Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Kebijakan Pemerintah Soal Keagamaan Dirasa Hampa dan Liberal

Rabu 17 Dec 2014 05:01 WIB

Rep: cr05/ Red: Agung Sasongko

Polemik Kolom Agama EKTP

Polemik Kolom Agama EKTP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan saat ini sangat memerhatikan isu atau wacana terkait umat beragama. Bahkan terkesan persoalan agama telah diatur  pemerintah.

Demikian pendapat yang disampaikan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof Syamsul Anwar.
Dari beberapa wacana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menurutnya, cenderung liberal.

"Pribadi melihat memang dibandingkan pemerintah sebelumnya misalnya, saat ini cenderung lebih liberal (memisahkan agama dari kehidupan)," ujar Prof Syamsul kepada ROL, Selasa (16/12).

Misalnya saja, lanjut Syamsul, masalah agama lebih ditempatkan pada urusan pribadi, bukan melihat kondisi sosial dalam masyarakat. Dia mencontohkan beberapa wacana kebijakan yang menurutnya cenderung liberal seperti revisi pasal UU perkawinan, pengosongan kolom agama di KTP, Tatib berdoa di sekolah dan lainnya.

"Secara umum terkait wacana-wacana kebijakan itu tidak setuju. Kita memang tidak tahu bagaimana niat pemerintah. Tapi semakin ke sini, konteks kebijakannya dirasa kian hampa dan liberal untuk masyarakat," kata dia.

Beberapa wacana kebijakan dimaksud yang dinilainya melecut keresahan umat Islam seperti revisi pendirian rumah ibadah, penghapusan Kemenag, pengosongan kolom agama di KTP, revisi Tatib doa di sekolah dan sebagainya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA