Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Jokowi-JK Diminta Hemat Anggaran, Ini Caranya

Jumat 07 Nov 2014 04:10 WIB

Red: Mansyur Faqih

  Seorang pedagang menjajakan poster Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11). ( Republika/Raisan Al Farisi)

Seorang pedagang menjajakan poster Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11). ( Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus menjalankan kebijakan penghematan anggaran. Antara lain, dengan mengefektifkan penggunaan dana untuk memajukan pembangunan nasional.

Akademisi Universitas Lampung, Yoke Muelgini menjelaskan, sejumlah kebijakan ekonomi nasional yang komprehensif dan terpadu harus dapat dijalankan pemerintah dalam waktu dekat.

Yoke menyebutkan, pemerintahan saat ini antara lain harus menghemat anggaran dari semua kementerian dan sektor belanja. Seperti mengurangi biaya perjalanan dinas, menghemat biaya rapat di luar kantor, tidak melakukan pembelian aset yang kurang efektif pemanfaatannya dan menekan biaya lain yang kurang efektif selama ini.

"Pemerintah juga harus menekan praktik korupsi dan manipulasi keuangan negara dari pusat hingga ke daerah. Untuk mencegah masih adanya kebocoran uang negara yang diperkirakan jumlahnya cukup besar," ujarnya.

Pemerintah juga harus mendorong sektor ekonomi produktif. Termasuk usaha mikro, kecil dan menengah sehingga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perputaran uang di dalam negeri, menaikkan ekspor komoditas dan mengurangi impor barang yang kurang penting (terutama barang konsumsi).

Saat ini dan ke depan, ujar dia, tiga masalah besar harus dihadapi perekonomian Indonesia adalah adanya ancaman terjadi capital outbond atau capital flight. Yaitu dana segar dari dalam negeri yang dilarikan keluar negeri (pelarian modal).

Selain itu, prakiraan kondisi ekonomi dunia yang makin menurun dan terus memburuk dalam beberapa tahun ini serta defisit neraca perdagangan nasional. Sehingga impor lebih besar dibandingkan ekspor dan makin membebani keuangan negara.

Karena itu, Yoke mengingatkan, dalam jangka pendek seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan mengurus perekonomian dalam negeri lebih dulu. Sehingga dapat segera mengatasi berbagai masalah yang telah terakumulasi selama ini.

"Urus saja dulu kestabilan dan perbaikan ekonomi nasional, termasuk mendorong segala upaya sekeras-kerasnya. Agar semua pihak dapat menjadikan pasar dalam negeri sebagai pasar utama produk dalam negeri kita sendiri," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA