Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

Perubahan Nomenklatur Kementerian tak Sentuh Substansi

Ahad 26 Oct 2014 15:30 WIB

Red: Esthi Maharani

Presiden Jokowi menyapa para pendukungnya pada Konser Salam 3 Jari di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (20/10) malam.   (Republika/Yasin Habibi)

Presiden Jokowi menyapa para pendukungnya pada Konser Salam 3 Jari di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (20/10) malam. (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan nomenklatur kementerian yang disusun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak menyentuh sisi subtantif.

"Sejujurnya, apa yang ada dalam perubahan nomenklatur hanya terlihat kulitnya saja yang berubah. Tapi tidak dalam substansi ke arah visi trisakti dan juga konstitusi," kata Suroto di Jakarta, Ahad (26/10).

Menurut dia seharusnya nomenklatur kabinet mencerminkan visi trisakti yang menekankan pada daulat dalam politik, berdikari secara ekonomi, dan berkarakter dalam budaya.

Sayangnya, kata dia, hal itu tidak cukup tampak dalam kabinet Jokowi-JK. Menurutnya, fungsi kementerian teknis yang dibentuk Jokowi tidak terlihat ada perubahan substansial.

"Malah terkesan tidak terintegrasi dengan visi besar perwujudan trisakti yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya," katanya.

Ia mencontohkan, Kementerian Sosial yang kembali dibentuk padahal fungsinya patut dipertanyakan.

"Dimana urgensinya? Ketika revolusi mental itu menempatkan manusia sebagai subyek harusnya pemerintah menurunkan nomenklatur kementerian ini setingkat badan saja kalau tidak berani menghapus," katanya.

Selanjutnya, mengenai Kementerian Koperasi yang selama ini disebut sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi tapi Kementeriannya masih selalu ditempatkan untuk urusan yang kecil-kecil dan diintegrasikan dengan Usaha Kecil Menengah.

"Kalau mau revolusi harusnya dilakukan 2 hal, jadikan Kementerian Koperasi sebagai nomenklatur sendiri atau kalau tidak, jadikan satu dengan Kementerian BUMN yang jelas satu napas," katanya.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA