JAKARTA — Ratusan pemuka Islam menggelar Silaturahim Nasional (Silatnas) Alim Ulama se-Indonesia di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silatnas digelar untuk merajut islah di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Acara tersebut mengundang sejumlah tokoh, seperti mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD, mantan wakil presiden Hamzah Haz, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Mahkamah PPP Chozin Chumaidy, dan sejumlah elite dari PPP. "Iya. Jadi acara ini digelar untuk menyatukan ulama dengan tema ‘Muktamar Islah Nasional untuk Rakyat’," ujar anggota kepanitiaan, MH Bahaudin, kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/10).
Ketua Mahkamah PPP Chozin Chumaidy menyatakan pentingnya islah. "Partai (PPP) tetap menginginkan islah. Tapi, kalau acara ini hanya silaturahim," katanya.
Selain itu, menurut Chozin, PPP masih dipimpin oleh Ketua Umum Suryadharma Ali. "Sekjennya Romy," katanya. Romy yang dimaksud adalah Romahurmuziy yang baru terpilih sebagai ketua umum dalam muktamar yang digagas kubu Romy di Surabaya.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, para ulama berharap agar konflik di PPP berakhir untuk menuju muktamar mendatang. "Kiai merasa prihatin dengan adanya kisruh di PPP karena konflik itu tidak membawa maslahat bagi PPP, merugikan banyak pihak, terutama untuk PPP dalam lima tahun ke depan," tutur SDA.
Dalam Pertemuan Majelis Silaturahim Kiai dan Pengurus Pondok Pesantren se-Indonesia (MSKP3I) itu, SDA bersama para tokoh alim ulama bertemu membahas masalah kekisruhan yang terjadi di tubuh PPP. Selain itu, acara tersebut dimaksudkan sebagai langkah persiapan rencana pelaksanaan Muktamar VIII PPP yang rencananya akan digelar di Jakarta pada 30 Oktober 2014.
Menurut SDA, Muktamar VIII PPP yang akan digelar pada 30 Oktober sudah sesuai AD/ART partai. SDA menegaskan dalam muktamar yang digagas Majelis Syariah sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai.
Hal senada dikatakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jambi. Wakil Sekretaris DPW PPP Jambi Jami'un menilai Muktamar VIII PPP di Surabaya beberapa waktu lalu tidak sah. Untuk itu, Jambi menolak kepengurusan baru versi Romahurmuzy dan Emron Pangkapi karena tidak sesuai dengan anggaran dasar PPP. "Ketua umum masih Pak SDA, lihat syaratnya," ujarnya.
Menurut dia, sekurang-kurangnya harus ada tiga syarat untuk membuat Suryadharma Ali mundur dari jabatannya. Pertama, secara resmi SDA mengajukan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PPP. Kedua, jika ketua umum meninggal dunia. Dan, ketiga, jika ketua umum dipenjara.
Selain itu, lanjut Jami'un, meski hanya memperoleh empat kursi di DPRD Provinsi Jambi, PPP tetap solid berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP). "Belum final, tunggu nanti tanggal 30 Oktober (Muktamar PPP versi Majelis Syariah). Meskipun ranah pusat, daerah pun masih solid dengan kesepakatan awal," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan, dalam pemilihan pemimpin Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), PPP telah sepakat dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Emron mengatakan, PPP akan membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Emron enggan mengungkapkan kapan persisnya pertama kali pernyataan dukungan tersebut. Tetapi, dia menyiratkan bahwa hal itu terjadi jauh-jauh hari sebelum Muktamar PPP kubu Romahurmuziy di Surabaya. Dukungan kepada pemerintah dipertegas dalam muktamar di Surabaya. n c03 rep: mas alamil huda ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
