PLUIT — Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, pembangunan megaproyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang lebih dikenal dengan istilah giant sea wall (tanggul raksasa) sebagai langkah pemerintah untuk menyelamatkan DKI Jakarta dari bencana banjir.

Giant sea wall, kata Djoko, merupakan upaya awal untuk memecahkan permasalahan, memulihkan, dan meningkatkan ketahanan lingkungan di Ibu Kota. Pemulihan dan peningkatan lingkungan di Jakarta juga berupa revitalisasi sejumlah waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa penampungan banjir serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara sungai.

"Sepertiga dari panjang tanggul laut yang harus dibangun merupakan tanggung jawab langsung pemerintah dan sisanya akan dibangun oleh badan usaha swasta," kata Djoko dalam sambutannya saat peletakan batu pertama (ground breaking) megaproyek NCICD di rumah pompa Pluit bagian timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (9/10).

Foto:Republika/Prayogi

Menko Perekonomian Chairul Tanjung bersama para menteri terkait meresmikan proyek pencanangan implementasi program NCICD:pemulihan ketahanan lingkungan ibukota Negara RI yang berkelanjutan di Jakarta, kamis (9/10). Proyek yang juga disebut tanggul laut raksasa/Giant Sea Wall tersebut bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan lingkungan Ibu Kota Negara Republik Indonesia secara terintegrasi.

Dikatakan Djoko, agar tanggul laut yang akan dibangun secara terpadu tersebut dapat berfungsi dengan baik, pemerintah segera mengeluarkan kriteria desain yang menyangkut keamanan. "Antara lain, tentang desain tinggi gelombang untuk 1.000 tahun, tinggi elevasi mercu tanggul yang harus sama, serta mampu mengatasi problema kenaikan muka air laut dan penurunan tanah hingga 2030," ucap dia.

Selain hal tersebut, tim kerja NCICD juga telah menyiapkan alternatif-alternatif desain tanggul sesuai dengan penggunaan dan karakteristik masing-masing ruas pantai yang menjadi properti masyarakat.

"Saya memohon dukungan Pemda DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa  Barat, Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan penerapan dari desain dan pelaksanaan tanggul laut ini dengan baik serta pembangunannya harus selesai pada 2017," ucap Djoko.

Di Balai Kota, Wakil Gubenur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembangunan NCICD tipe A ini meliputi peninggian, penguatan tanggul, dan pemasangan pompa di sepanjang 33 kilometer garis pantai Jakarta. Menurutnya, pembangunan awal ini harus segera dilakukan untuk mencegah ancaman banjir yang diakibatkan pasangnya air laut (rob). "Jakarta ini banjirnya berasal dari dua sebab. Pertama, di wilayah utara berasal dari pasang laut dan selatan dari air hujan," ujar Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menuturkan, pengerjaan peninggian, penguatan tanggul, serta pembuatan pompa ini akan meniru konsep yang diterapkan di Pantai Indah Kapuk (PIK). Menurutnya, sejak sistem tersebut diterapkan, wilayah perumahan di PIK tidak pernah mengalami rob selama bertahun-tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, delapan dari 33 kilometer pembangunan tanggul menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Dana yang digelontorkan Pemprov DKI untuk pembangunan itu mencapai Rp 1,6 triliun yang diusulkan dalam APBD 2015.

"Karena itu, meski ground breaking dilakukan hari ini, pembangunan tanggul baru dapat dilaksanakan pada 2015 dan ditargetkan selesai dalam tiga tahun pada 2018," ujar Andi Baso.

Warga Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara berharap rumahnya tidak digusur dan tidak diminta pindah ke rumah susun yang di sediakan pemeintah. rep:c66/ c94 ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika