Oleh: Elba Damhuri -- Pada Februari 1848, Karl Marx menulis satu buku manifesto politik yang di dalamnya muncul satu frasa terkenal yang diingat hingga sekarang. "Ada hantu bergentayangan di Eropa, hantu komunisme" menjadi ko sa kata utama di Benua Biru pada awal abad ke-20 itu. Marx bersama Friedrich Engels menulis pengantar "hantu" ini menyusul permintaan kongres Liga Komunis yang digelar di London, Inggris, setahun sebelumnya.

Setelah itu, bangsa-bangsa di Eropa bersatu-padu melawan hantu gentayangan ini. Sebagai antitesis dari liberalisme alias ekonomi pasar bebas, komunisme telah muncul se bagai penyakit yang tidak dikehendaki dan ternyata menular dengan sangat cepat ke seluruh bumi Eropa. Namun, berkat perlawanan kompak Eropa, kekuatan hantu ini pun memudar dan tak berdaya.

Ilustrasi:Daan Yahya/Republika

Pada abad ke-22 ini, Indonesia menghadapi hantu bergentayangan yang tidak kalah seramnya dari hantu komunisme di Eropa. Hantu ini disebut "hantu mafia migas". Ber beda dengan di Eropa yang mela wan secara terintegrasi dan sistematis atas hantu komunisme, di Indo nesia hantu mafia migas ini dibiar kan bergentayangan ke mana-mana, menguasai distribusi minyak dan gas hingga ke tingkat konsumen.

Mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim mengatakan, hantu mafia migas ini seperti ada dan tiada. Ada ka rena mereka jelas-jelas telah me rusak tatanan ekonomi nasional dan menghancurkan industri migas Indonesia.

Tidak ada karena sampai saat ini mereka tak terungkap, tak ter tang kap, dan tak bisa diadili untuk ke mudian dihancurkan hingga hilang. "Seperti hantu, banyak orang mengaku bertemu hantu, tetapi ba nyak juga yang tidak pernah bertemu sehingga susah dibuktikan," kata Herman saat berbincang dengan Republika, akhir September ini.

Hantu mafia migas bukan berarti tidak bisa dicari jejaknya. Herman menyebutkan, ada berbagai cara untuk bisa mengikuti pola dan gerak mafia migas yang merugikan negara hingga Rp 40 triliunan per tahun ini. Ia melihat pola ini sepertinya telah diabaikan pemerintah selama bertahun-tahun sehingga mafia migas susah diatasi, apalagi dihapus.

Pertama, hantu mafia migas ikut cawe-cawe kebijakan di sisi makro, yakni peraturan dan perundangundangan. Mafia migas bergerak tidak melulu melawan aturan atau undang-undang (UU), tetapi juga bisa formal dan legal. Herman menegaskan, agar terlihat resmi dan tidak me langgar hukum, mereka pun memain kan aturan yang akan dibuat pemerintah. Tujuan nya agar kebijakan pemerintah tetap menguntungkan kelompok ini.

Kegagalan Indonesia mem bangun kilang pengolahan di dalam ne geri menjadi bukti nyata canggihnya kerja mafia migas. Negara yang memproduksi minyak dan memiliki ketergantungan tinggi atas bahan bakar minyak (BBM) tidak ba nyak memiliki kilang pe ng olahan. Pelaku mafia migas memanfaatkan kelemahan hukum Indo ne sia untuk mengeruk keuntungan dari industri ini.

Kedua, mafia migas beroperasi ketika kontrakkontrak migas akan berakhir atau pada masa perpanjang an. Mafia migas, kata Herman yang juga wakil presiden Asosiasi Panas Bumi Inter nasional itu, bergerak untuk memperpanjang kontrak atau me nye lesaikan kontrak dengan mem bawa pemain baru. Semua dila kukan untuk tujuan mencari rente (rent seeker) dari transaksi ini.

Secara teknis, pengamat energi Kurtubi menyatakan, para mafia migas ini memanfaatkan perdagang an minyak untuk mendapat fee besar. Pada setiap barelnya ada rente yang didapat mafia ini yang besarannya berbeda-beda, bisa sampai tiga dolar AS per barel. Indonesia impor mi nyak mentah dan BBM hingga satu juta barel per hari (bph).

Mereka pun ikut memainkan pengiriman minyak di tengah laut dengan menjual kelebihan minyak. Kasus di perairan Batam, belum lama ini, membuktikan praktik perdagangan minyak ilegal di tengah laut masih terjadi.

Operasi ketiga, jelas Herman, dari sektor hulu yang mencakup aktivitas terkait eksplorasi, eksploitasi, dan produksi migas. Uang beredar di sektor hulu setiap tahunnya mencapai Rp 1.000 triliun lebih atau sepa ruh lebih dari APBN Indonesia. Ope rasi di sisi hilir, perputaran uangnya pun tak kalah sengit, mencapai ratusan triliun rupiah.

Enam cara melawan

Perbaikan tata kelola migas menjadi pekerjaan pertama peme rintah untuk mengatasi mafia migas. Kurtubi mengatakan, tanpa per ubah an aturan, revisi UU Migas, dan per gantian kebijakan energi nasional, gerak mafia migas tidak akan terbendung. Pembubaran SKK Mi gas menjadi salah satu upaya untuk menghancurkan buruknya pengelolaan industri migas nasional.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan, pelaku mafia migas ini beroperasi dengan canggih. Mereka memanfaatkan kelemahan sistem tata kelola dan hukum In donesia. Sistem itu menyangkut UU, peraturan pemerintah, perpres, per men, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lainnya, terkait subjek pe laku, mulai dari penunjukan menteri energi yang benar, aparat birokrasi di Kementerian ESDM, SKK Migas, maupun di BUMN.

Kedua, pemerintah baru harus bersih dari tangan-tangan mafia migas jika ingin memberangus kaum kotor ini. Pasangan presiden dan wapres terpilih Jokowi-JK harus benar-benar membuktikan jika ke duanya bebas dari mafia migas. Jika Jokowi dan JK merasa bersih, kata Herman, tentunya mereka tidak akan kesulitan melawan mereka.

Langkah ketiga terkait dengan transparansi peta kebutuhan migas nasional. Pengamat ekonomi Univer sitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar menyatakan, sosialisasi data statistik kebutuhan migas ini harus dilakukan secara detail. Misalnya, data ken dara an bermotor yang masih ber operasi melalui data perpanjangan STNK atau BPKB yang ada di masing masing provinsi. Dari sini dapat diperhitungkan berapa jumlah sesungguhnya kebutuhan BBM, demikian pula kebutuhan untuk industri dan sektor lainnya.

Keempat, Muslimin meminta pemerintah mengumumkan atau menyosialisasikan kepada publik proses pembelian, distribusi, dan penjualan migas secara transparan agar dapat dikritisi dan diawasi bersama dengan masyarakat. Audit lapangan disampaikan kepada pub lik agar dapat di perbaiki bila ada yang perlu dibenahi.

Kelima, penegakan hukum harus diterapkan bagi para pelanggar dan yang merugikan negara. KPK harus berani untuk membongkar apa yang disebutkan sebagai mafia migas. Dan keeenam, ia meminta Jokowi dan JK yang harus memimpin langsung upaya pemberantasan mafia migas yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Pimpinan negara yang baru nantinya diharapkan me ng inspeksi langsung industri ini, termasuk berbagai perizinan yang seharusnya dimiliki masing masing pemain di sektor migas.

Muslimin mengakui memang tidak mudah mengatasi mafia migas. Apalagi, mereka sudah mengakar begitu kuat. Seperti hantu komunisme di Eropa yang ternyata belum benar-benar mati, hantu mafia migas pun meski dilawan dan dihancurkan, tampaknya tidak akan benar-benar mati. Yang penting, kata Herman, perang melawan mafia migas harus terus dilantangkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika