JAKARTA -- Tim Transisi Jokowi-JK mengklaim tidak berwenang dalam mengalokasikan jatah kursi menteri pada kabinet pemerintahan mendatang. Tim juga tak melakukan pendekatan ke Koalisi Merah Putih karena itu menjadi tugas presiden dan wakil presiden terpilih bersama ketua umum partai politik.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan, kalau mereka bergabung dalam pemerintahan, harus berdasarkan kesamaan agenda dan visi-misi, bukan mengharapkan jatah kabinet. Berapa alokasi pos kementerian untuk parpol di luar koalisi, kata Hasto, tergantung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "Itu menjadi kewenangan presiden dan wapres terpilih, kami tidak melakukan pembagian jatah dan alokasi untuk kebutuhan tersebut," kata Hasto, Kamis (25/9).
Dia juga enggan berspekulasi jika masuknya sejumlah parpol tersebut justru mengecilkan jatah kursi menteri yang akan diperoleh parpol. Menurut dia, sejak awal semua parpol pendukung Jokowi-JK sudah sepakat mengusung prinsip tanpa syarat sehingga mereka tak ada pembagian seperti itu.
Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto menegaskan, alokasi kabinet untuk parpol dan profesional bukanlah hal yang menjadi kajian tim ini. Ia menambahkan, apa yang mereka lakukan hanya sebatas usulan komposisi kabinet dan kriteria menteri yang nanti ditunjuk Jokowi-JK.
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menegaskan, jatah menteri untuk partai politik tetap 16 dan tidak berubah meskipun koalisinya nanti bisa bertambah. Menurut Jusuf Kalla, apabila sejumlah partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), atau Partai Demokrat merapat ke koalisinya, ia dan presiden terpilih Joko Widodo tetap konsisten untuk memberikan kursi yang lebih banyak bagi kalangan profesional ketimbang dari partai politik. "Tidak ada tambahan jatah menteri dari partai politik. Tetap saja yang profesional lebih mayoritas," kata Jusuf Kalla.
Ia enggan menyebutkan, seperti apa mekanisme pembagian jatah pos kementerian tersebut untuk parpol pengusung dan di luar itu. "Nantilah kita atur. Masak harus dikatakan sekarang," ujar JK.
JK memang berharap nantinya parpol Koalisi Merah Putih bisa bergabung di pemerintahannya. Menurut dia, pada waktunya nanti, ia bersama Jokowi akan menyampaikan seperti apa perkembangan komunikasi terakhir koalisi Jokowi-JK dengan parpol Koalisi Merah Putih.
Dia juga enggan mengungkapkan apakah sudah ada parpol dari Koalisi Merah Putih yang menyatakan bergabung. Meskipun sebelumnya perwakilan dari PPP dan PAN menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 19-20 September di Semarang.
Kedua partai politik tersebut belum mengakui bahwa kedatangan mereka merupakan sinyal akan merapat ke koalisi Jokowi-JK, tetapi dari pihak koalisi Jokowi-JK sudah menyatakan membuka diri apabila ada partai dari Koalisi Merah Putih yang mau bergabung. Apalagi, Jokowi sempat mengatakan bahwa kedatangan PPP dan PAN merupakan indikasi bahwa ada keinginan untuk merapat. "Ya, mudah-mudahan saja pada waktunya akan disampaikan (ada yang bergabung tidak)," ujar Jusuf Kalla.
Terkait sejumlah partai yang mencalonkan nama menteri kepada Tim Transisi, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dikabarkan mencalonkan empat nama menteri, menurut Jusuf Kalla, hal tersebut masih bagian dari saran yang terus dikumpulkan. Sampai saat ini, lanjutnya, nama-nama menteri masih dikaji. rep:andi mohammad ikhbal/antara ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
