JAKARTA — Serikat Petani Indoensia (SPI) menilai Indonesia tengah mengalami darurat impor. Pasalnya, hampir semua bahan pangan, seperti beras hingga bawang putih, diperoleh dari impor.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia tak lagi memiliki kedaulatan pangan. Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, pihaknya meminta supaya pemerintahan baru bisa mengendalikan impor bahan pangan. Karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, impor hanya dilakukan jika kondisi dinilai terpaksa dan darurat.
"Ruh dari undang-undang itu harus dikembalikan lagi," ujarnya kepada Republika, akhir pekan kemarin.
Henry menilai, penyebab Indonesia ketergantungan akan impor karena kurang seriusnya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Padahal, bila dioptimalkan, lahan pertanian dalam negeri bisa mencukupi untuk kebutuhan pangan.
Dengan kondisi tersebut, SPI akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk agar merealisasikan salah satu janjinya. Yakni, akan membagikan lahan seluas 9,6 juta hektare kepada petani.
"Pemerintahan baru harus tegas dalam membatasi impor," katanya.
Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Daryanto, mengatakan, kedaulatan pangan harus dikembalikan. Hal ini karena pangan merupakan persoalan yang serius. Indonesia memiliki sekitar 250 juta penduduk yang membutuhkan pangan.
"Harus ada jaminan ketersediaan pangan," ujarnya.
Untuk mengembalikan kedaulatan pangan, pemerintah harus lebih memPerhatikan lagi sektor pertanian. Sebelumnya, kebijakan pemerintah dinilai tidak pro pertanian. Hal itu terlihat hanya lima persen APBN yang dialokasikan untuk sektor pertanian.
Masalah pertanian pun dinilai tidak terselesaikan. Jaringan irigasi dinilai jelek, masalah pupuk, benih, serta harga masih dikuasai oleh spekulan. Bahkan, masalah tersebut bertambah parah.
Anggaran untuk pertanian seharusnya minimal 10 persen dari APBN. Anggaran tersebut diperkirakan bisa menyelesaikan 50 persen masalah pertanian. Jika masalah pertanian teratasi, hasil produksi bisa digenjot.
"Pemerintahan baru nantinya harus lebih bersahabat dengan pertanian," kata Arief.
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan mengatakan, pemerintahan mendatang harus serius menata dan membangun sektor pertanian. Pemerintah harus tegas dalam membatasi impor bahan pangan karena merugikan petani. "Petani kita tak punya posisi tawar yang tinggi gara-gara impor," ujarnya. rep:ita nina winarsih ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
