BALAI KOTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal melakukan perombakan massal pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung, sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) bakal terkena bongkar pasang kabinet pada era Basuki.

Wagub yang saban hari disapa Ahok itu menyatakan, perombakan itu bakal dilakukan setelah Ahok naik takhta menjadi gubernur DKI menggantikan Joko Widodo alias Jokowi. Ahok menjelaskan, perombakan massal dilakukan untuk membenahi birokrasi, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Proses perombakan tersebut, kata Ahok, akan dilakukan pada September. "Kita mau seleksi habis-habisan sebelum Pak Jokowi dilantik (jadi presiden). Bisa 1.000-2.000 orang dilantik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/6).

Foto:Fahrul Jayadiputra

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama atau Ahok (kanan).

Nama-nama yang bakal mengalami perombakan, menurut Ahok, adalah kewenangan Jokowi sebelum dilantik sebagai presiden. Pejabat yang akan dirombak mulai dari golongan IV, III, sampai golongan II, termasuk juga lurah dan camat.

Ahok menyebut, perombakan besar-besaran ini juga bersamaan dengan disahkannya Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) Pemerintah DKI Jakarta oleh DPRD, pekan lalu. Sebab, dengan disahkan Perda Ortala, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah akan digabung atau dipisah.

Sehingga, tugas pokok dan fungsi pegawai struktural dan fungsional juga akan berubah. "Kita udah ada bikin struktur baru perda kan, ini mau kejar ini, mau ubah struktur semua. Semuanya harus dilantik ulang," kata mantan bupati Belitung Timur tersebut.

Di tempat berbeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Made Karma Yoga mengatakan, dengan disahkan Perda Ortala, akan ada pengurangan jumlah pejabat struktural di Pemprov DKI. Sebelumnya, jumlah PNS dengan struktur lama sekitar 8.009 pegawai. Dengan keberadaan Perda Ortala setelah dirampingkan, jumlah jabatan yang tersedia adalah 6.826 jabatan. "Estimasi 40 persen dari angka itu akan dilantik. Ini record yang luar biasa, sejarah Pemprov DKI," ucap Made.

Kandidat cawagub

Hampir dipastikannya Ahok naik menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi, menyisakan ruang kosong di kursi wakil gubernur. PDIP dan Partai Gerindra akan berperan di sini sebagai partai yang mengusung pasangan Jokowi-Ahok.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat masih ada ganjalan antara kedua partai itu untuk membicarakan posisi wakil gubernur. "Ini memang masih ada komunikasi yang belum nyambung antara PDIP dan Gerindra. Dugaan saya masih ada imbas pilpres," kata dia seusai selepas acara diskusi di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8).

Burhanuddin melihat masih belum ada konsensus dari PDIP dan Gerindra untuk mencari orang yang akan mendampingi Ahok. Ia pun menilai masing-masing partai mempunyai klaim untuk dapat menentukan sosok yang mengisi wakil gubernur DKI Jakarta.

Dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden, ia menyebut PDIP merasa berhak untuk menentukan. "Tapi, bagi Gerindra, salah sendiri Jokowi maju sebagai capres," ujar dia.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan, ada rasa ketidakpuasan tersendiri dari Gerindra terhadap Ahok. Ia melihat itu terkait peran Ahok dalam membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pilpres lalu.

Burhanuddin berkata, muncul pandangan Ahok tidak all out dalam membantu Prabowo yang juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. "Karena itu, pengganti Ahok (di posisi wakil gubernur) itu harus berasal dari Partai Gerindra," kata dia.

Adanya perbedaan pandangan ini, menurut Burhanuddin, bisa mengakibatkan deadlock antara kedua partai. Ia mengatakan, seharusnya PDIP dan Gerindra bisa segera menjalin komunikasi untuk mencari kesepakatan.

Ia menilai, sikap ngotot kedua partai tidak akan menyelesaikan persoalan. "Karena, pengganti Ahok harus mendapat persetujuan dua partai pengusung. Kalau dua-duanya ngotot, tidak terjadi win-win solution, Ahok akan jadi gubernur tanpa didampingi wakil," ujar dia.

Burhanuddin mengatakan, PDIP dan Gerindra harus segera berkomunikasi dan menentukan pilihan siapa calon-calon yang diusulkan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, kedua partai bisa mencari jalan tengah. "Harus ketemu, misalkan, dicari figur yang bisa diterima, baik oleh PDIP atau Gerindra," kata direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia itu. rep:c63 ed: karta raharja ucu

Ikuti Whatsapp Channel Republika