REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wacana arsitektur kabinet yang didominasi oleh pendekatan struktural semata yang berfokus pada komposisi kurus-gemuk sangatlah tidak tepat karena persoalan pokok terletak pada egosektoral kementerian.

Deputi Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa, mengatakan, persoalan pokok terletak pada egosektoral, dimana setiap kementerian operasionalisasinya terlalu mekanistik, namun disisi lain mengandung 'overlapping' fungsi dengan kementerian lainnya.?

"Pemberantasan kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari sekian banyak kementerian. Akibatnya justru tidak fokus. Dana pemberantasan kemiskinan selalu naik, namun kemiskinan faktual meningkat," ujarnya.

Menurut Hasto, Tim Transisi Jokowi-JK tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan fungsional untuk meningkatkan efektivitas di setiap kementerian, namun juga pendekatan organik berkaitan apa deliverables setiap kementerian tersebut bagi jalannya pemerintahan.?

"Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih dan bekerja satu-satunya untuk kepentingan rakyat menuntut tingginya integrasi vertikal dan horizontal di setiap jajaran kementerian," paparnya.

Atas dasar hal tersebut maka struktur kabinet yang menjadi opsi bagi Presiden Terpilih Joko Widodo tidak bisa dinilai dari posturnya kurus atau gemuk, namun bagaimana efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.?

"Beberapa fungsi yang bisa dipadukan akan dilakukan, misal fungsi litbang, pengawasan, perencanaan, dan fungsi legislasi," jelas Hasto.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menyebutkan hal itu berkonsekuensi, setiap kementerian harus menampilkan organisasi yang bekerja, memiliki fleksibilitas di dalam merespons setiap persoalan rakyat, dan mampu menambah kecepatan dalam bertindak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika