Kamis, 17 Syawwal 1440 / 20 Juni 2019

Kamis, 17 Syawwal 1440 / 20 Juni 2019

Pakar Siber Sebut Banyak Informasi Sesat Pascapemilu 2019

Selasa 23 Apr 2019 12:48 WIB

Red: Christiyaningsih

Warga membuka laman situs internet KPU untuk mencari namanya di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Warga membuka laman situs internet KPU untuk mencari namanya di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Isu peretasan web KPU adalah salah satu isu yang menyesatkan publik

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi mengenai peretasan terhadap web atau laman KPU pascapencoblosan 17 April 2019. Menurutnya isu itu merupakan salah satu dari sekian isu yang menyesatkan publik.

Baca Juga

"Banyak sekali isu yang menyesatkan di tengah masyarakat pascapencoblosan, baik melalui media sosial maupun Whatsapp," kata Pratama di Semarang, Selasa (23/4). Menurutnya selalu ada kemungkinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami serangan pada web dan sistemnya.

Tetapi menurut pria yang pernah duduk sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi (TI) KPU pada Pemilu 2014 ini konten yang dihadirkan ke publik oleh para buzzer cenderung membodohi publik. Sebelumnya, KPU diserang isu penghitungan yang salah dan web yang diserang oleh peretas setelah hari H pencoblosan suara pilpres dan pemilu anggota legislatif, Rabu (17/4).

"Memang pemilu kita tidak menganut model e-election namun informasi yang disediakan KPU lewat webnya tetap sangat penting," kata Pratama yang juga dosen Etnografi Dunia Maya Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ia mencontohkan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2017 dan 2018, web KPU sempat down dan sulit diakses. Ketika itu, isu peretasan kembali hadir dengan model lama dan model baru. Isu adanya serangan dari peretas Rusia dan Cina hadir kembali apalagi sebelum gelaran Pemilu, KPU juga sempat melontarkan hal ini.

Di sisi lain, lanjut dia, masyarakat yang panik dan tidak tahu secara teknis ikut terbawa isu yang sangat ramai di media sosial. Salah satu yang paling jelas, kata dia, adalah gambar dan video real time hacking antarnegara.

Banyak web yang menyediakan ini, salah satunya Kaspersky Lab. Masyarakat yang awam diberikan konten ini dan diarahkan bahwa ini adalah bentuk serangan ke KPU. Bahkan, ada yang memberikan gambar billing warnet dan masyarakat percaya.

Menurut Pratama, faktor paling utama membuat web KPU down adalah adanya lonjakan kunjungan sehingga server tidak sanggup lagi memproses. Hal ini harusnya diantisipasi KPU sejak lama karena sudah terjadi saat pilkada.

"Saya rasa serangan tetap ada walau tidak sebombastis seperti yang beredar di media sosial. Sebaiknya pengamanan disinergikan dengan pihak seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun pihak ketiga yang profesional. Kita punya banyak SDM ahli pengamanan ini," tutur pria asal Cepu tersebut.

Pratama melihat KPU tidak banyak belajar dari peristiwa web KPU down sebelumnya. Akibatnya, sekarang publik yang bingung karena informasi yang sangat simpang siur. Kerja sama dengan BSSN, kata Pratama, memang sudah ada walaupun tidak formal.

BSSN punya tugas mengamankan infrastruktur penting salah satunya sistem milik KPU. Selain peningkatan keamanan pada sistemnya, KPU juga harus proaktif memberikan pencerahan kepada publik lewat media sosial khususnya. Dia memandang perlu KPU menjadikan media sosial mereka sebagai salah satu alat untuk mengedukasi sehingga publik tidak termakan hoaks terus-menerus.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA