Jumat, 18 Syawwal 1440 / 21 Juni 2019

Jumat, 18 Syawwal 1440 / 21 Juni 2019

LIPI: Jumlah Peneliti tidak Proporsional

Sabtu 09 Mar 2019 05:15 WIB

Red: Friska Yolanda

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Indonesia Laksana Tri Handoko usai menghadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/3).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Indonesia Laksana Tri Handoko usai menghadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (8/3).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Jumlah peneliti LIPI lebih sedikit dibandingkan administrator.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan komposisi pegawai peneliti dan administrator di lembaga riset pemerintah saat ini tidak proporsional. Ia mengatakan, jumlah peneliti lebih sedikit. 

"LIPI ini dari 4.500 orang, 2.500 orang di antaranya itu administrasi pendukung, penelitinya hanya 2.000 orang, sehingga isinya pusat penelitian itu 60 persen administrasi, sedangkan 40 persen peneliti. Kan itu lucu," kata Handoko, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/3). 

Baca Juga

Dengan menetapkan kebijakan reorganisasi, Handoko menjelaskan nantinya para pegawai administrasi akan dipindahkan ke 32 tempat penelitian milik LIPI yang tersebar di 22 daerah. Hal itu bertujuan agar para peneliti LIPI dapat fokus mengembangkan penelitian di Jakarta, sehingga kualitas riset yang dimiliki pemerintah dapat meningkat. 

"Ini saja (komposisinya) sudah njomplang, jadi kita harus melakukan sesuatu supaya ada efisiensi. Kita akan tarik ke pusat, sehingga pusat penelitian hanya mengurusi penelitian saja. Jadi minimal saya bisa membuat peneliti pusat fokus dengan penelitian, tidak direpotkan dengan administrasi," ujarnya. 

Handoko menilai kekhawatiran sebagian besar pegawai LIPI terhadap kebijakan reorganisasi ini, antara lain terkait capaian kinerja para pegawai lembaga riset pemerintah tersebut. "Bayangkan saya mungkin itu, salah satunya KPI (key performance indicator) memang. Tapi kan kalau ASN sekarang, kalau tidak ada KPI nanti pembayar pajak tidak rela. Padahal gaji dan tunjangannya naik terus, tapi diberlakukan KPI tidak mau. Penelitian di seluruh dunia basisnya KPI, kalau tidak nanti tidak maju, peneliti kan tidak berarti bisa seenaknya," ujarnya lagi. 

Kebijakan reorganisasi itu mendapat penolakan dari sebagian pegawai LIPI. Hal itu berakibat antara lain memunculkan mosi tidak percaya kepada Handoko.

Sebanyak 65 profesor riset dan peneliti utama LIPI mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Handoko. Para peneliti meminta supaya yang bersangkutan diberhentikan sebagai pemimpin lembaga riset tersebut Sebelumnya, peneliti LIPI dari bidang kepakaran perkembangan politik Profesor Doktor Hermawan Sulistyo dalam konferensi pers di kantor LIPI Jakarta, mengatakan perkembangan situasi LIPI semakin memburuk akibat kepemimpinan Handoko. Handoko dinilai otoriter, tidak transparan, tidak kolegial, tidak partisipatif, tidak humanis, dan tidak inklusif. 

Ia mengatakan efek buruk dari kepemimpinan Handoko bisa menimbulkan demotivasi dan demoralisasi para peneliti LIPI yang akan berakibat pada penurunan kualitas produksi ilmu pengetahuan lembaga tersebut.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA