Rabu, 19 Sya'ban 1440 / 24 April 2019

Rabu, 19 Sya'ban 1440 / 24 April 2019

Munajat 212 Diduga Politis, GNPF: Tak Usah Panik

Jumat 22 Feb 2019 05:11 WIB

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Nur Aini

Senandung Sholawat dan Dzikir 212. Warga mulai menempati lapangan Monumen Nasional, Jakarta untuk mengikuti acara Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional, serta Do’a untuk Keselamatan Bangsa yang bertemakan malam munajat mengetuk pintu langit untuk keselamatan agama, bangsa dan negara, yang diselenggarakan MUI Provinsi DKI Jakarta. Kamis (21/2).

Senandung Sholawat dan Dzikir 212. Warga mulai menempati lapangan Monumen Nasional, Jakarta untuk mengikuti acara Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional, serta Do’a untuk Keselamatan Bangsa yang bertemakan malam munajat mengetuk pintu langit untuk keselamatan agama, bangsa dan negara, yang diselenggarakan MUI Provinsi DKI Jakarta. Kamis (21/2).

Foto: Republika/Dea Alvi Soraya
Jika ditemukan pelanggaran, GNPF siap menerima sanksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak memberi tanggapan mengenai adanya dugaan muatan politik yang terselebung di agenda Munajat 212 yang di gelar di Monas, Jakarta. Martak menyebut hal itu adalah kepanikan.

"Nggak usah paniklah, kalau seorang petarung, pahlawan, dan yakin menang ya nggak usah panik, santai saja," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (21/2) dini hari.

Menurutnya, Munajat 212 yang telah disiapkan jauh-jauh hari itu merupakan murni agenda keagaaman. Namun, dia tak menutup kemungkinan bila acara itu dikaitkan dengan politik.

"Harus dipahami, karena moment politik Pilpres, saya rasa dari semua kalangan, mulai dari rakyak kecil sampai presiden urusannya Pilpres," ujarnya.

Martak menjelaskan, pihaknya telah menjalankan agenda sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang telah berlaku. Sehingga, jika nantinya Munajat 212 ditemukan pelanggaran, maka pihaknya siap menerima sanksi.

"Agenda tidak diisi campaign, namun ada pembicara yang sedikit bersemangat, seperti yang saya bilang tadi (momen politik). Susah mengontrol satu per satu. Tapi jika ada yang salah, silakan diambil sikap saja tak masalah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar menegaskan, Munajat 212 tidak bermuatan politis. "Hal ini perlu ditegaskan agar tidak menjadi polemik nantinya," kata Munahar, Kamis.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA