Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Menhan: Politik Tentara adalah Bagaimana Jaga Keutuhan NKRI

Rabu 20 Feb 2019 09:14 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu

Foto: dokumentasi Kemenhan
Politik tentara adalah politik negara yakni menjaga NKRI sebagai harga mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, politik tentara adalah politik negara, yaitu bagaimana menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.
 
"Demikian juga dengan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh suasana politik baik dalam maupun luar negeri. Demokrasi kita hanya satu yakni demokrasi Pancasila. Tidak ada lagi Demokrasi Sektoral, Demokrasi Partai, Golongan, Demokrasi TNI dan Polisi. Sekali lagi hanya satu Demokrasi yaitu Demokrasi Pancasila," kata Menhan
saat upacara serah terima jabatan Sekjen Kemenhan dan staf ahli Menhan Bidang Politik Kementerian Pertahanan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (19/2).

Posisi Sekjen Kemenhan yang sebelumnya dijabat Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja digantikan Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, sedangkan Laksamana Pertama TNI Ir. A. Budiharja Raden menggantikan Marsda TNI Danardono Sulistyo Adji sebagai staf ahli Menhan Bidang Politik Kemenhan.

photo
Serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan, Selasa (19/2). Dok: Kemenhan.
Ryamizard mengimbau pejabat baru harus mampu mengantisipasi hal-hal politik yang berdampak pada penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian keberadaan staf ahali Menhan bidang politik, menjadi sangat signifikan dalam memantau serta menganalisa perkembangan politik Tanah Air maupun kawasan, guna dijadikan masukan bagi pimpinan Kemhan dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara.

Ia menjelaskan terkait tugas-tugas staf ahli Menhan Bidang Politik. Yakni memahami pertahanan sangat berkaitan erat dengan politik negara.

"Menghadapi hal itu, maka pengkajian atas tantangan tugas ke depan membutuhkan figur pejabat yang memiliki kemampuan komperhensif yang didukung oleh integritas yang tinggi khususnya bagi pejabat Staf Ahli Menhan," ujar Menhan berpesan.

Ia berkata, kita terus berupaya untuk selalu mencari terobosan-terobosan baru, sehingga kita dapat melaksanakan program kerja Kemhan dengan berhasil. Berbagai pandangan dan wacana yang berkembang di publik dapat kita jadikan masukan dan pertimbangan.

"Tentunya masukan atau wacana tersebut kita analisis dalam koridor kebijakan pertahanan yang kita sudah buat. Apabila sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pertahanan negara, hal tersebut dapat diakomodir," katanya.

Dalam menjalankan mandat mulia ini, Menhan kemudian merumuskan visi dan misi pertahanan negara untuk ditransformasikan menjadi konsep kebijakan strategis yang dijabarkan kantor Kemenhan yang dipimpin Sekjen dan dibantu Staf Pelaksana Strategis lainnya. Ryamizard berpesan kepada sekjen yang baru agar organisasi Kemhan yang dipimpin Sekjen, dibentuk untuk membagi habis keseluruhan beban tugas yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi Menhan menjadi rumusan yang konkrit dan tepat sasaran.

"Di sinilah Sekjen dituntut untuk memainkan peran strategis guna mengkoordinasikan proses transformasi kebijakan pertahanan negara menjadi program kerja pertahanan berdasarkan gambar besar arsitektur pertahanan negara yang telah disahkan," ucap Ryamizard saat upacara serah terima jabatan, Selasa (19/2/2019), di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.


Ryamizard menekankan kepada pejabat Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, kebijakan prioritas saat ini yang menjadi penekanan Menhan adalah Kebijakan “TNI Back To Basic”. Essensinya adalah bagaimana mengembalikan hubungan Kemhan dan TNI kepada roh dan jati dirinya yang sejati sesuai amanat konstitusi yang disusun oleh para pahlawan kemerdekaan dan Para Pejuang Pendiri  Bangsa  (the Founding Fathers).

"Jati diri prajurit TNI sejati adalah jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional untuk selalu dapat dicerminkan dalam pola pikir dan pola tindaknya," kata Menhan.

Ryamizard pun meminta Laksamana Muda Agus Segera menjabarkan kebijakan tersebut menjadi konsep yang komprehensif. "Untuk dapat direalisasikan menjadi kebijakan operasional pada tataran strategis, operasional dan taktis," ujarnya.

Diakhir pidatonya, Menhan mengucapkan selamat atas pelantikan Laksamana Agus dan Laksamana Pertama Budiharja Raden.

"Semoga harapan pemerintah dalam mewujudkan kualitas kinerja Kemhan yang efektif dan akuntabel dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya," katanya.

"Dan juga kepada Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas dan karya serta pengabdian yang telah saudara tunjukkan selama bertugas selaku Sekjen Kemenhan," tambahnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA