Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

Thursday, 15 Zulqaidah 1440 / 18 July 2019

PDGMI: Perlu Dukungan Swasta Tekan Tingginya Stunting

Sabtu 16 Feb 2019 02:15 WIB

Red: Satria K Yudha

Anggota Ikatan Konselor Laktasi Klaten mengukur postur tinggi bocah dan memberikan sosialiasi pemberian gizi bayi untuk mencegah kegagalan tumbuh kembang anak (stunting) saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Klaten, Jawa Tengah, Minggu (22/4).

Anggota Ikatan Konselor Laktasi Klaten mengukur postur tinggi bocah dan memberikan sosialiasi pemberian gizi bayi untuk mencegah kegagalan tumbuh kembang anak (stunting) saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Klaten, Jawa Tengah, Minggu (22/4).

Foto: Antara/Maulana Surya
Sebanyak 7,8 juta balita di Indonesia menderita stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) menyatakan, untuk menekan angka penderita gizi buruk kronis atau stunting  perlu kerja sama semua sektor, termasuk keterlibatan peran swasta.

 

Apalagi, pemerintah tahun ini menargetkan jumlah penderita gizi buruk turun 2 persen. Sehingga, peran semua pihak dibutuhkan untuk terus menurunkan angka stunting.

 

"Peran swasta sangat besar dan perlu dioptimalkan," kata Dewan Pembina Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) Fasli Jalal di Jakarta, Jumat (15/2).

 

Mengutip Badan Kesehatan Dunia (WHO), dia mengungkapkan,  pada 2018 sebanyak 7,8 juta atau 30 persen dari 23 juta balita di Indonesia adalah penderita stunting. Meskipun proporsinya telah menurun dari 37 persen pada tahun sebelumnya, namun angka itu dinilai masih tinggi.

"Menurut WHO angka 30 persen masih tinggi dan apalagi Indonesia dengan populasinya yang besar, sehingga posisi Indonesia sama seperti negara Afrika lainnya penderita gizi buruk," ujar Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini.

 

Oleh karena itu, tambahnya,  perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daerah operasionalnya bisa mendukung program penanganan masalah gizi buruk.

 

"Kemudian swasta juga memiliki forum yang bisa menjangkau luas program penanganan stunting dengan berbagai penyuluhan yang melibatkan media," ujarnya.

 

Sementara itu, Siloam Hospital Group menyatakan mendukung program pemerintah untuk memerangi stunting atau kekerdilan pada anak yang dinilai tingkat penderitanya masih tinggi di Tanah Air.

 

"Kami siap mengerahkan segenap kemampuan bersama pemerintah untuk menekan dan mencegah stunting. Ini merupakan upaya bagian investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang, dimana kami juga telah dan terus berperan," ujar Direktur Siloam Hospital Group Monica Lembong.

 

Pemerintah pada Juli 2018 mencanangkan  Gerakan Nasional Pencegahan Stunting, dimana perlu ada kemitraan pemerintah dengan swasta agar gerakan ini berjalan efektif.

 

Sejumlah kalangan diminta terus menggaungkan gerakan tersebut agar tingkat penderita stunting di tanah air dapat terus ditekan. Siloam Hospital Group, kata dia, merupakan salah satu dari pelaku usaha yang ikut berpartisipasi dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Gerakan Nasional Pencegahan Stunting.

 

Gerakan yang diinisasi Kantor Staf Presiden tahun lalu tersebut berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan.

 

"Kami melakukan berbagai penyuluhan kepada pasien maupun komunitas di luar pasien mengenai pola hidup sehat yang diharapkan akan menekan angka prevalensi stunting di Indonesia. Kami juga melakukan berbagai macam program kesehatan lainnya untuk masyarakat," ujar Monica.

 

Sejumlah kegiatan telah dilakukan, seperti pemeriksaan dan konsultasi gratis di sejumlah wilayah seperti di Tanggerang, Bogor, Cianjur, dan sejumlah dareah lain di Indonesia, selain itu, sosialisasi kesehatan menggunakan saluran media sosial.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA