Selasa, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Selasa, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

BNPB: Indonesia Perlu Sistem Peringatan Dini Terintegrasi

Rabu 23 Jan 2019 14:43 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Esthi Maharani

Letjen TNI Doni Monardo (kiri) saat dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta Rabu (9/1/2019) pagi.

Letjen TNI Doni Monardo (kiri) saat dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta Rabu (9/1/2019) pagi.

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
BNPB juga telah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan agar dijadikan prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah menteri membahas perkembangan penanganan bencana di NTB, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Banten. Ketua Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Doni Monardo melaporkan bahwa berdasarkan masukan dari para pakar, maka Indonesia memerlukan suatu sistem peringatan dini yang terintegrasi.

"Kemarin sudah ada arahan dari Menko PMK agar BNPB dan lembaga terkait, seperti BIG (Badan Informasi Geospasial), Badan Geologi, dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) untuk merancang sistem peringatan dini yang terintegrasi," kata Doni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/1).

Doni menambahkan selama ini memang sudah ada peringatan dini seperti pemasangan buoy dan sensor. Namun Doni menyayangkan sebagian dari alat tersebut sudah tidak lagi bisa berfungsi, baik karena alam maupun karena ulah manusia.

"Sudah kami laporkan juga ke presiden jika alat-alat ini dibiarkan tidak berfungsi, maka mata telinga kita akan tertutup sehingga jika terjadi bencana dan tidak bisa dideteksi sama saja kita membiarkan korban besar," ungkapnya.

Kemudian Doni menambahkan bahwa  BNPB juga telah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan agar dijadikan prioritas. Menurutnya jika ada anggaran yang dialokasikan untuk peringatan dini yang lebih baik, maka hal resiko bencana alam bisa dikurangi.

"Para pakar kita sudah semakin baik dan semakin punya kemampuan, dan kami menghimpun berada pada satu tim dan kami sebut sebagai tim intelijen kebencanaan di bawah koordinasi BNPB," ucapnya.

Selain itu Doni juga meminta anggaran untuk program mitigasi bencana. Anggaran tersebut nantinya bisa diperuntukan untuk latihan kesiapsiagaan, sosialisasi, dan pengurangan resiko. Kemudian diharapkan program-program mitigasi bisa sampai ke tingkat RT.

"Hal-hal ini yang menjadikan kami memohon ke Mendagri bisa memberikan arahan kepada pemprov dan kabupaten kota untuk juga mengalokasikan dana kepada BPBDnya sehingga program prabencana ini anggarannya bukan hanya terpusat di satu titik, tapi juga di beberapa daerah," harapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA