Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Luhut Tegaskan Pemerintah Akan Audit Greenpeace

Rabu 21 Nov 2018 23:36 WIB

Red: EH Ismail

Menko Maritim - Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Maritim - Luhut Binsar Pandjaitan

Foto: Republika/ Wihdan
Aksi Greenpeace dinilai merugikan nama baik industri sawit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengaudit Greenpeace Indonesia terkait sepak terjang lembaga pemerhati lingkungan tersebut. Pasalnya, aksi-aksi Greenpeace dinilai merugikan nama baik industri sawit sehingga mengganggu kepentingan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, aksi Greenpeace memasuki kapal pembawa minyak sawit tidak seharusnya karena bukan wilayahnya. Untuk itu, pihaknya perlu melakukan klarifikasi kepada Greenpeace Indonesia.

“Saya mau usulkan diaudit dari mana uangnya, untuk apa aja uangnya? Jangan-jangan dipakai untuk yang aneh-aneh uangnya,” kata Luhut kepada wartawan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurut Luhut, audit perlu dilakukan mengingat aksi-aksi Greenpeace yang dinilai seringkali merugikan industri kelapa sawit. Jika terus dibiarkan, kampanye negatif tersebut akan berimbas terhadap 17,15 juta petani kelapa sawit.

“Kalau dibikin begitu yang susah orang Indonesia. Kalau dia orang Indonesia dia harus juga menghormati negaranya sendiri,” ujar dia.

Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan regulasi yang jelas dalam industri kelapa sawit, salah satunya moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Selama empat tahun terakhir sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak lagi memberikan izin baru untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit juga diketahui sebagai minyak nabati paling efisien karena menghasilkan 4-6 ton per hektare (ha) dan 41 persen dimiliki petani. Kementerian Koordiator Kemartitiman telah bertemu Bank Dunia untuk membahas kelapa sawit, diantaranya mengenai perannya dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini, kemiskinan merupakan pembahasan nomor satu dalam Sustainable Development Goals (SDG).

“Itu kan SDG nomor satu soal poverty(kemiskinan). Jadi sebenarnya kalau standar asing dibawa ke kita harus lihat dong, dia bikin SDG itu siapa? Itu kan mereka-mereka juga soal penanggulangan kemiskinan. Kita lihat palm oil (minyak sawit) salah satu untuk itu. Masak terus dibajak? Kalau gitu enak ajayang bajak semua,” kata dia. 

 

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA