Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

KLHK Raih Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018

Rabu 07 Nov 2018 12:39 WIB

Red: EH Ismail

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Penghargaan diraih KLHK melalui inovasi SILK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, di JCC, Jakarta, Rabu (7/11),

Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini diraih KLHK melalui inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

''Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 merupakan inovasi dengan kategori outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi. SILK menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim MenpanRB ke OECD dalam kompetisi 'Observatory of Public Sector Innovation' tingkat dunia.

Inovasi SILK adalah platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor 52 miliar dolar AS.

SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk indonesia

''Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence,'' ujar Siti.

Wujud Komitmen Jokowi

SILK bukti wujud komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberantas illegal logging, mengurangi pencurian kayu yang diseludupkan ke negara lain seperti yag banyak dilakukan dulunya, serta meningkatkan perdagangan kayu legal.

''Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi dua-tiga tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu,'' kata Siti.

Meski mendapat banyak tantangan, Siti menegaskan, pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.

''Memang dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri. Saya saat memutuskannya yakin, dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia,'' tuturnya

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA