Monday, 10 Rabiul Akhir 1440 / 17 December 2018

Monday, 10 Rabiul Akhir 1440 / 17 December 2018

Pesan Damai Jelang Pilpres 2018 dari Tokoh-Tokoh Agama

Jumat 13 Jul 2018 02:13 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Muhammad Hafil

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . (ilustrasi)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . (ilustrasi)

Yang menjadi sorotan adalah penggunaan media sosial dalam menyampaikan pendapat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pemuka agama di Indonesia menyoroti isu ujaran kebencian di media sosial jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Mereka mengkhawatirkan isu tersebut dapat menimbulkan benih permusuhan yang membawa perpecahan bangsa.

Salah satu perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Henrek Lokra mengatakan saat ini masyarakat tengah memasuki transisi demokrasi, di mana muncul fenomena pemberitaan negatif secara massif. “Kritik sebagai fenomena perlu menjadi tanda sebagai masyarakat untuk mawas diri, karena kita masih di posisi transisi demokrasi,” ujarnya kepada Republika.co.id beberapa waktu lalu.

Menurutnya, intervensi politik merupakan hal yang perlu diwaspadai masyarakat jelang Pilpres. Sebab, campur tangan di bidang politik penyumbang utama perpecahan masyarakat dan bangsa. “Tujuan demokrasi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, supaya kita benar-benar siap menghadapi pesta demokrasi bukan hanya sebagai kado untuk Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: PBNU: Republika, Media Massa yang tak Pernah Hoaks

Baca juga: PGI: Negara di Tengah Darurat Toleransi

Sementara perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Agus Wahayanan meminta masyarakat dapat memahami makna demokrasi dan aktivitas kepolitikan. Ada tiga nilai yang menjadi dasar demokrasi beradab, yakni nilai agama, nilai kenegaraan dan nilai adab.

“Masa kampanye bukan sebagai arena pertandingan tetapi mencari wakil terbaik bangsa ini artinya saat kampanye untuk pembanding kualitas diri calon pemimpun bukan menyingkirkan kekuasaan," katanya.

Sedangkan perwakilan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Uung Sendana menyebut saat ini kelompok ekstrim menjadi kekhawatiran para pemuka agama di Indonesia. Kelompok ini kerap kali melakukan ujaran kebencian melewati batas, bahkan menyakiti sesama.

“Dalam demokrasi tidak menggunakan istilah mendeklarasikan manusia atau binatang, sama saja menghina Tuhan. Ini tidak dianjurkan di semua agama. Menonjolkan identitas boleh saja tapi tidak menimbulkan perpecahan, ini harus disikapi bersama jangan dibiarkan kondisi ini,” jelasnya.

Baca juga: Wiranto: Jaga Perdamaian Jelang Pemilu 2019

Berbeda dengan pemuka lainnya, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wisnu Bawa Tenayu menyebut kerukunan dapat dimulai dari hal paling dasar yakni membangun komunikasi melalui hubungan keluarga. “Awali dengan membangun komunikasi yang cerdas dari keluarga, yang nanti jika ada masalah maka diselesaikan melalui musyawarah. Tentu apabila sikap ini diterapkan maka akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa karena memiliki anak bangsa yang cerdas dan baik dalam menyelesaikan masalah,” katanya.

Terakhir, pandangan dari perwakilan Perhimpunan Majelis Agama Budha Indonesia (Permabudhi) Arif Harsono menilai kondisi Pilkada kemarin dapat berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan masyarakat Indonesia sudah dewasa saat pergelaran pesta demokrasi. “Kami selalu berkomunikasi para pemuka agama satu dengan yang lain, kita satu suara dengan sikap kebersamaa. Maka dengan pertemuan ini kita membantu memecahkan masalah yang terjadi saat Pilpres mendatang,” ungkapnya. 

Baca juga: Empat Pesan PP Muhammadiyah Jelang Pilkada 2018

Sementara,  Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban, Din Syamsuddin mengatakan saat ini dinamika politik nasional berisi komunikasi dialetik khususnya di media sosial diisi dengan ujaran kebencian, penghinaan terhadap sesama dan penonjolan kepentingan politik sektarian. “Yang menjadi sorotan adalah di media sosial. Memang kita berada di era reformasi tapi perlu ada kedewasaan, kematangan di dalam menggunakan media sosial. Terpenting bukan menggunakan media sosial sebagai alat, peran kita menyikapi perbedaan,” ujarnya.

Tak hanya soal media sosial, Din juga mencemaskan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang dijadikan alat politik. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menolak keras sikap SARA. “SARA tidak boleh ditinggalkan, agama tidak boleh ditinggalkan, identitas juga tidak boleh ditinggalkan. Hal yang tidak benar itu identitas atau SARA ditampilkan dengan kebencian, kekerasaan dan permusuhan,” ujarnya.

Untuk itu, ia berpesan kepada umat agar dapat mengamalkan demokrasi secara baik. Sekaligus dapat memilih pemimpin yang sejatinya memiliki jalan keadaban. “Cari pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, jangan memecah demokrasi. Tentu ajaran ini bukan untuk umat Islam saja, tetapi semua agama. Hayo berlomba dalam kebaikan dan keadaban dalam berpolitik dan meraih kemashlatan,” ungkapnya. 

Baca juga: Ini Pernyataan Sikap Pimpinan Majelis Agama Buddha

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES