Saturday, 8 Zulqaidah 1439 / 21 July 2018

Saturday, 8 Zulqaidah 1439 / 21 July 2018

KPK Temukan Bukti Kuat Kasus Suap Otsus Aceh

Rabu 11 July 2018 20:29 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan

 Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
KPK masih terus mendalami kasus suap pengerjaan proyek yang bersumber dari dana otsus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  masih terus mendalami informasi yang didapatkan terkait dengan perkara dugaan suap pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOK) Aceh 2018. Pada Rabu (11/7) hari ini  penyidik KPK menemukan sejumlah bukti-bukti  yang menguatkan  dugaan suap terkait alokasi anggaran DOK Aceh.

Sejak pukul 10.00 WIB penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan dan Kesehatan Aceh. Sejauh ini ditemukan dokumen-dokumen proyek. "Seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh dengan nilai Rp1,15 triliun," ujar Kabiro Humas KPK Febri Dianayah di Gedung KPK Jakarta, Rabu.

KPK sebelumnya menemukan indikasi bancakan yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan oknum pejabat di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terhadap DOK Aceh tahun anggaran 2018. Lembaga antirasuah itu juga telah menahan Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf dan ajudannya Hendri Yuzal, Bupati Bener Meriah non aktif Ahmadi serta seorang pengusaha T Saiful Bahri.

Dari temuan awal, KPK menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiaya dari DOKA dipotong 10 persen, 8 persen untuk pejabat di tingkat provinsi, dan 2 persen di tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menjerat Irwandi, Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA