Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Pemerintah Targetkan 185 Ribu Hektare Peremajaan Sawit

Rabu 09 Mei 2018 16:37 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Friska Yolanda

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam peresmian peremajaan kelapa sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/4).

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam peresmian peremajaan kelapa sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/4).

Foto: Istimewa
Lokasi peremajaan tersebut berada di 75 kabupaten/kota di 20 provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, ROKAN HILIR -- Pemerintah telah memulai program peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit 2018. Target luas perkebunan yang pohonnya diremajakan melalui program pemerintah mencapai 185 ribu hektare. 

Secara keseluruhan, kebun rakyat yang harus diremajakan seluas 2,4 juta hektare yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi peremajaan tersebut berada di 75 kabupaten/kota di 20 provinsi. Daerah pertama yang disasar untuk program ini adalah perkebunan di Provinsi Riau. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun terdapat sekitar 14,03 juta hektare kebun kelapa sawit. Sebanyak 40 persen atau sekitar 5,3 juta hektare lahan dikelola rakyat secara mandiri dengan melibatkan 2,8 juta kepala keluarga (KK).

Meski sawit menjadi salah satu komoditas yang bernilai tinggi di Indonesia saat ini, ada persoalan mendasar dan bisa membuat produktivitas kelapa sawit menurun di kemudian hari. Umur pohon kelapa sawit yang semakin tua membuat jumlah produktivitasnya perlahan terus menurun. Saat ini, pohon sawit yang dikelola oleh petani secara mandiri hanya mampu memproduksi sawit rata-rata di bawah 10 juta ton per tahun per hektare. Dari produksi tersebut, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang didapat hanya 2,5 juta ton.

"Maka, peremajaan sawit memang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dengan bantuan pemerintah daerah," kata Darmin dalam peresmian peremajaan kelapa sawit, Rabu (9/5).

Darmin mencontohkan, mayoritas tanaman sawit yang ada di provinsi Riau masuk dalam program pemerintahan sekitar tahun 1980-1990. Artinya tanaman yang saat ini dimanfaatkan petani umurnya sudah mencapai 25-30 tahun. Umur ini dinilai terlalu tua dan membuat hasil panen kelapa sawit makin anjlok.

Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam peresmian ini mengatakan, pemerintah bisa disebut terlambat dalam meremajakan perkebunan kelapa sawit. Hal ini membuat produksi sawit petani lokal dan perusahaan swasta sangat jauh perbedaannya, bahkan bisa mencapai dua kali lipat. 

"Inilah kenapa pemerintah melakukan peremajaan sawit. Kita juga siapkan bibit dan dana untuk petani," ujar Jokowi

Jokowi menuturkan, peremajaan perkebunan kalapa sawit ini akan berjalan baik sebab selain mendapatkan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp 25 juta per hektare, petani pun akan mendapat bantuan kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA