Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

KLHK: Titik Panas 2017 Turun 33 Persen Dibanding Tahun Lalu

Selasa 26 Dec 2017 03:46 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Ani Nursalikah

Helikopter MI-8MTV-1 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari udara (water boombing) saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan.

Helikopter MI-8MTV-1 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari udara (water boombing) saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan.

Foto: Antara/Nova Wahyudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mencatat hotspot atau titik panas kebakaran hutan sepanjang 2017 menurun dibandingkan pada 2016. Selama 1 Januari 24 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.579 titik.

"Pada tahun sebelumnya sebanyak 3.859 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.280 titik atau 33,17 persen," ungkap Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, Senin (25/12).

Pada Senin, (25/12) pantauan hotspot kembali menurun hingga nol berdasarkan satelit NOAA tadi Ahad malam. Sedangkan berdasarkan satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau empat hotspot yang tersebar di Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan secara total pada 2017 menurut Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level diatas 80 persen berjumlah 2.429 titik. Turun setelah 2016 lalu menunjukkan 3.852 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.423 titik atau 36,94 persen.

Penurunan hotspot ini, kata Raffles, tentunya berkat upaya seluruh pihak khususnya tim di lapangan. Petugas yang sigap melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Dalam hal ini, menurutnya kapasitas sumber daya manusia (tim) sangatlah penting.

"Sehingga KLHK berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian karhutla," terangnya

Ia mengungkapkan sebagaimana di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kubu Raya, Kalimantan Barat. Disana KLHK bekerjasama dengan GIZ Forclime dan melaksanakan kegiatan Pelatihan Lanjutan Pengendalian Karhutla bagi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) KPHP Kubu Raya.

Raffles menyampaikan, untuk dapat melakukan pencegahan secara maksimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih di lapangan.

Dijelaskannya upaya pencegahan dini melalui early warning system, early detection, dan early suppression, sangat diperlukan.

Tujuannya untuk menghindari kebakaran, agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar. Secara keseluruhan, data luas karhutla di Provinsi Kalimantan Barat hingga Oktober 2017 turun 18,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA