Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

JK: Pemerintah tak Larang Perusahaan Bus Sewakan Armada ke Peserta Aksi 212

Senin 28 Nov 2016 14:08 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nidia Zuraya

Santri Ponpes Miftahul Huda 2 bergerak menuju Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat, Senin (28/11). Mereka akan menggelar aksi jalan kaki akibat tak adanya pengelola bus yang mengantarkan ke Jakarta guna mengikuti aksi bela Islam 2 Desember mendatang.

Santri Ponpes Miftahul Huda 2 bergerak menuju Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat, Senin (28/11). Mereka akan menggelar aksi jalan kaki akibat tak adanya pengelola bus yang mengantarkan ke Jakarta guna mengikuti aksi bela Islam 2 Desember mendatang.

Foto: Republika/Rizky Suryandika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tak pernah mengeluarkan aturan larangan perusahaan otobus untuk menyewakan armadanya kepada massa pendemo. Penegasan ini ia sampaikan terkait rencana aksi demonstrasi pada 2 Desember nanti. 

JK pun mengaku tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan larangan tersebut. "Pemerintah tidak mengeluarkan aturan larangan itu. Saya tidak tahu kalau instansi yang lain, tapi kalau pemerintah sendiri tidak," ujarnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/11).

Kendati demikian, jika memang terdapat larangan tersebut, menurut JK, masih banyak angkutan massa lainnya yang bisa digunakan. "Seperti kereta api, misalnya," kata JK.

Rencana aksi demonstrasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 2 Desember 2016 akan dilakukan dengan menggelar Shalat Jumat di sepanjang Jalan MH Thamrin-Sudirman, Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk menuntut ditahannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penistaan agama.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA