Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

'Ada yang Kepentingannya Terhalang Kalau Arcandra Jadi Menteri'

Ahad 21 Aug 2016 13:12 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Indira Rezkisari

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Arcandra Tahar (kiri) saat serah terima jabatan di gedung Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (27/7). Arcandra Tahar telah resmi menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM usai dil

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Arcandra Tahar (kiri) saat serah terima jabatan di gedung Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (27/7). Arcandra Tahar telah resmi menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM usai dil

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Asrul Sani merasa yakin adanya sebagian orang yang tidak senang jika Arcandra Tahar kembali menjabat menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dan kepentingannya akan terhalangi oleh Archandar.

Alasan itu pula yang membuat pemberian kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah kepada Arcandra dianggap penuh kontroversi. "Ada sebagian orang yang punya kepentingan yang kepentingannya kemungkinan akan terhalang kalau Arcandra jadi menteri ESDM," kara Asrul saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (21/8).

Asrul berpendapat, pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Arcandra tidak selayaknya menjadi polemik. Sebab, meskipun pengangkatan menteri adalah hak prerogratif presiden, Jokowi akan mempertimbangkannya secara matang untuk kembali menempatkan Arcandra di kursi kabinetnya.

"Jangan-jangan Pak Jokowinya sendiri tidak mempertimbangkan Arcandra untuk kembali ke Menteri ESDM. Itu kan bayang-bayang orang saja yang kemudian disampaikan kepada media, oleh media dimuat sehingga jadi tambah ramai," ucap Asrul.

Jikapun Archandra dianggap memikiki potensi di bidang energi dan sumberdaya mineral, menurut Asrul, mungkin saja presiden akan memanfaatkannya untuk kepentingan lain. Sebab, banyak posisi publik yang bisa ditempatinya untuk dimajukan.

"Apakah itu Ketua SKK Migas, apakah Dewan Riset Nasional ataukah Komite Ekonomi dan Industri," terang Asrul.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA