Jumat, 8 Syawwal 1439 / 22 Juni 2018

Jumat, 8 Syawwal 1439 / 22 Juni 2018

Budi Daya Ikan Masih Dapat Ruang di Danau Toba

Rabu 20 Juli 2016 22:04 WIB

Red: Mansyur Faqih

Danau Toba

Danau Toba

Foto: Republika/Subroto

REPUBLIKA.CO.ID, SIMALUNGUN -- Selain pariwisata, kawasan di Danau Toba juga dianggap perlu memasukkan zona budi daya yang lain. Artinya zona budi daya ikan seharusnya masih mendapat ruang di Danau Toba. Asalkan ada keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan industri budi daya perikanan. 

"Kehadiran budi daya ikan tidak mengancam kualitas air Danau Toba apabila dikelola dengan pendekatan kaidah budi daya ikan yang baik," ujar staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Saut Hutagalung. 

Beberapa waktu lalu, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menyampaikan pembersihan usaha karamba ikan di Danau Toba. Bisnis karamba pun sempat dianggap penyumbang limbah, terutama karena munculnya endapan pakan ikan. Awal 2016, Rizal sempat mengultimatum sejumlah pelaku bisnis karamba di daerah itu.

Program penertiban bertajuk Zero KJA juga sempat mencuat sebagai salah satu terobosan perbaikan Danau Toba yang menjadi destinasi wisata.

Saut mengatakan penertiban KJA merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014. Namun isinya tak secara langsung menyiratkan penutupan usaha karamba. "Pasalnya lebih kepada zonasi (penataan wilayah) budi daya perikanan dan daya dukung produksi," ujar Saut.

Kepala Biro Hukum dan Informasi Kemenko Kemaritiman, Joko Hartoyo menyatakan, perda penataan kawasan Danau Toba harus diimplementasikan dengan baik. Selain itu harus didukung dengan tata ruang juga dan sinergi. "Jadi perda mengatur, tetapi bisa mendukung usaha yang selama ini sudah ada juga. Jadi investasi juga tidak kabur," ungkap dia.

"Perlu dipertegas zona Zero KJA itu yang mana, ini yang harus di-counter,” ungkap Asda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatra Barat, Binsar Situmorang yang ikut mengunjungi lokasi budi daya ikan tilapia di karamba jaring apung (KJA) milik PT Suri Tani Pemuka, anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa).

Prof Endi Setiadi Kartamihadja, peneliti senior Balitbang KKP menambahkan, perlu adanya edukasi pejabat terkait masalah ini. Apalagi karena semua indsutri pasti ada limbahnya. "Namun bagaimana mengaturnya agar bisa terus berkelanjutan (sustainable fisheries)," ujar dia. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES