Sabtu, 17 Zulqaidah 1440 / 20 Juli 2019

Sabtu, 17 Zulqaidah 1440 / 20 Juli 2019

KIIAS: ISIS di Indonesia, Bukti Lemahnya Intelejen dan BNPT

Kamis 26 Mar 2015 17:52 WIB

Rep: C23/ Red: Didi Purwadi

Personil Densus 88 Antiteror Mabes Polri  mengawal petugas yang membawa barang bukti usai melakukan penggeledahan di kediaman Tuah Febriwansyah   yang diduga terlibat dalam jaringan ISIS di Setu, Tangerang Selatan, Banten, Ahad (22/3).

Personil Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengawal petugas yang membawa barang bukti usai melakukan penggeledahan di kediaman Tuah Febriwansyah yang diduga terlibat dalam jaringan ISIS di Setu, Tangerang Selatan, Banten, Ahad (22/3).

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kesatuan Islam Indonesia Anti Sara (KIIAS), Ali Hamzah, mengatakan tersebarnya ajaran Islamic State Iraq Syria (ISIS) di Indonesia menjadi bukti lambannya peran Badan Intelejen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menanggapi kasus tersebut.

Seharusnya, lanjut Ali, lembaga tersebut bisa mendeteksi lebih dini tetang perkembangaan radikalisme ISIS di Indonesia. "Mohoh maaf kalau saya harus bilang BIN dan BNPT ini agak lamban," ungkap Ali pada Republika.co.id, Kamis (26/3).

Selain itu, tambah Ali, kasus ISIS juga memperlihatkan ketidakberdayaan BIN dan BNPT yang seharusnya tanggap atau peka. Ali juga menjelaskan wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ISIS belum mendesak sifatnya.

"Sebaiknya upayakan dulu langkah-langkah pencegahan yang preventif," tuturnya.

Karena, menurut Ali, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terorisme bisa digunakan untuk menjerat pelaku atau penyebar ajaran radikal. "Pakai produk hukum yang tersedia dulu," ujar Ali.

Sebelumnya, ada 12 warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap pihak keamanan Turki karena dicurigai akan bergabung dengan ISIS. Walapun 12 WNI tersebut akan dipulangkan, tetapi Polri menyatakaan mereka akan menjalani program pembinaan deradikalisasi ketika tiba di Tanah Air.

"Setelah pulang, rencananya mereka akan masuk program pembinaan deradikalisasi," kata Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/3).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA