Selasa, 13 Zulqaidah 1440 / 16 Juli 2019

Selasa, 13 Zulqaidah 1440 / 16 Juli 2019

Penambahan Anggaran Kementerian Puan Patut Dipertanyakan

Kamis 12 Feb 2015 16:40 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil (kanan), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno (kedua kanan), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani (kedua kiri), dan Menteri Koordinator Ke

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil (kanan), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno (kedua kanan), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani (kedua kiri), dan Menteri Koordinator Ke

Foto: Republika/Agung Supriyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga masyarakat sipil pengawas anggaran pemerintah, mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak usulan penambahan anggaran ajuan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, permintaan Menko PMK, Puan Maharani itu punya orientasi tidak terang.

"Permintaan itu katanya untuk program revolusi mental. Revolusi mental yang kayak mana? Kan harus jelas," kata Ucok saat dihubungi, Kamis (12/2). Dikatakan dia, kementerian yang tidak jelas tugas dan pokok fungsinya, tentu juga akan menghasilkan program-program yang sama tidak terangnya.

Seperti diketahui, Puan mengajukan tambahan dana untuk kementeriannya sebesar Rp 149 miliar dalam APBN Perubahan 2015. Permintaan tersebut diajukan Puan dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (10/2).

Diterangkan Puan, anggaran tersebut adalah untuk program revolusi mental. Kata dia, Kemenko PMK, punya program yang disesuaikan dengan rencana kerja kabinet Presiden Joko Widodo sekarang ini.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA