Tuesday, 5 Syawwal 1439 / 19 June 2018

Tuesday, 5 Syawwal 1439 / 19 June 2018

BBM Naik, PKS Dapat Dua Keuntungan

Rabu 05 June 2013 14:07 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Bendera PKS

Bendera PKS

Foto: Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik UIN Syarif Hidayatullah, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, PKS merupakan pihak yang paling diutungkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski saat ini berkampanye menolak kebijakan tersebut.

"PKS mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, kemungkinan simpati dari rakyat karena menolak kenaikan harga. Kedua, penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM yang nantinya akan disalurkan kader PKS," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu (5/6).

Saleh mengatakan, jika pemerintah serius merealisasikan kenaikan harga BBM yang kemudian diberikan beberapa kompensasi bagi rakyat miskin, maka penyaluran kompensasi itu akan banyak berada di Kementerian Sosial.

Saat ini, Menteri Sosial dijabat Salim Segaf Al-Jufri, kader PKS yang saat ini gencar mengampanyekan penolakan kenaikan harga BBM melalui spanduk-spanduk yang menampilkan pengurus dan bakal calon anggota legislatif partai tersebut.

"Jauh-jauh hari pemerintah sudah menyampaikan ada empat program kompensasi yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras miskin, program keluarga harapan dan beasiswa siswa miskin. Tiga program itu akan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Sosial," tuturnya.

Saleh menduga, saat penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM akan memanfaatkan jaringan PKS yang ada di daerah. PKS saat ini menolak kenaikan harga BBM, tetapi mereka juga yang akan menyalurkan kompensasi kenaikan harga.

Artinya, kata Saleh, dugaan yang muncul bahwa Partai Demokrat yang paling mendapat keuntungan dari program kompensasi kenaikan harga BBM menjadi tidak tepat. Justru pada kenyataannya PKS yang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Karenanya, Saleh mengatakan, jika PKS melakukan manuver dengan berkampanye menolak kenaikan harga BBM, maka sudah tidak etis lagi mereka berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan di dalam kabinet.

"Lebih baik pos kementerian yang dijabat PKS digantikan kader dari partai yang loyal terhadap koalisi. Anggota koalisi bisa mendesak Presiden agar menindak tegas PKS, apalagi sudah kesekian kali mereka melakukan manuver yang melawan koalisi," katanya mengakhiri.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES