Kamis 17 Mar 2011 09:26 WIB

Muhammadiyah Jatim Luncurkan Program Entaskan PSK

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Didi Purwadi
Lokalisasi Dolly
Lokalisasi Dolly

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Setelah dilantik oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pada Sabtu (12/3), Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) langsung bergerak cepat melaksanakan program kerja selama lima tahun ke depan.

Selain fokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan, PW Muhammadiyah juga akan mulai melaksanakan program pengentasan pekerja seks komersil (PSK). Khususnya PSK yang terjebak akibat dijual orang lain hingga terjerumus menjadi pelayan hidung belang.

“Program PW Muhammadiyah yang baru adalah pengentasan WTS yang jadi korban trafficking,” ujar Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, Nadjib Hamid, kepada Republika, Kamis (17/3).

Nadjib mengaku upaya pengentasan korban perdagangan manusia akan bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sasaran utamanya adalah lokalisasi Dolly. Pasalnya, banyak remaja perempuan desa yang diidentifikasi terjebak dalam pusaran prostitusi di lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Mereka tidak bisa keluar dari praktik pelacuran akibat dibohongi orang lain yang menawarkan kerja di kantoran. Namun, mereka malah dijual kepada mami pemilik rumah bordir. “Kemarin kami sudah mengentaskan satu PSK. Cuma kendalanya harus membayar uang puluhan juta sebagai ganti tebusan kepada mami agar dia bisa lepas dari lokalisasi,” kata Nadjib.

Setelah keluar dari lokalisasi, remaja perempuan itu akan diberdayakan dengan memberikan pelatihan keterampilan melalui balai latihan kerja di bawah koordinasi Pemprov Jatim. Seperti pelatihan perawatan kecantikan, pembuatan konveksi, dan menciptakan usaha berbasis home industry.

Nadjib menyebut yang bersangkutan akan dijauhkan dari area lokalisasi dan diberi pengawasan ketat agar bisa fokus pada aktivitasnya. Dia diharapkan nantinya bisa mandiri dan mencari penghasilan di jalan yang benar. “Saat ini sudah ada beberapa PSK yang akan kami entaskan. Kami belum bisa publikasikan sebab menyangkut privasi dan etika,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement