Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Muhammadiyah: Indonesia Membutuhkan GBHN

Selasa 15 Oct 2019 20:57 WIB

Rep: Fuji E Permana/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Foto: Republika
Muhammadiyah ingin Indonesia punya haluan negara untuk memandu pemimpin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, Indonesia tanpa GBHN bagai negara tanpa haluan.

Baca Juga

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan, secara resmi Muhammadiyah mengusulkan tentang konsep Indonesia berkemajuan pada sidang Tanwir di Samarinda. Salah satu usulannya, Indonesia perlu semacam GBHN agar memiliki haluan yang jelas.

"Menurut kami tidak boleh Indonesia hanya dipertaruhkan hanya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kan yang terjadi bongkar pasang dalam negara seperti tidak ada haluan," kata Mu'ti kepada Republika.co.id, Selasa (15/10).

Menurutnya, rencana pembangunan negara jadi bongkar pasang tanpa arah karena Indonesia tidak memiliki GBHN. Akibatnya, Indonesia mengalami gejala deviasi, stagnasi bahkan mungkin mengalami gejala disorientasi karena tidak punya haluan.

Muhammadiyah ingin Indonesia punya haluan negara yang akan menjadi pemandu bagi siapa pun yang memimpin Indonesia. Selain itu, Muhammadiyah juga menilai Indonesia perlu memiliki lembaga tertinggi negara.

"Kita berharap MPR itu bisa menjadi lembaga tertinggi negara, walaupun kewenangannya tidak sama persis dengan yang ada di UUD 1945 yang awal," ujarnya. 

Meski MPR menjadi lembaga tertinggi negara, Mu'ti berpandangan, MPR tidak perlu punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan presiden. Karena presiden tetap dipilih oleh rakyat. 

Namun, menurut dia, yang berkaitan dengan komposisi MPR memang perlu diamandemen. Karena MPR sekarang sangat partai politik sehingga kelompok minoritas tidak memiliki wakil di MPR. 

 

"Ketika DPR seluruhnya partai politik, kemudian DPD itu juga boleh dari unsur yang dicalonkan partai politik, maka suasana politik di MPR itu menjadi sangat kuat dan MPR tidak menggambarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA