Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Sidang Sengketa Pilpres 14 Hari Kerja, KPU Kasihani Pemohon

Kamis 27 Jun 2019 19:28 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat menjalani Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6).

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat menjalani Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sistem persidangan cepat di MK dinilai merugikan pemohon dalam membuktikan dalil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan perlu ada evaluasi pelaksanaan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem persidangan cepat (speedy trial) dinilai merugikan pihak pemohon. 

Menurut Pramono, penyelesaian sengketa pilpres seharusnya bisa lebih panjang waktunya agar maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang besar. "Dengan sebegitu besar masalah, ternyata itu belum, belum ideal. Untuk pemeriksaan saksi-saksi itu mungkin masing-masing dua hari, mungkin akan lebih oke," ujar Pramono saat dijumpai di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Pramono melihat sistem speedy trial penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 selama 14 hari kerja ini tak akan bisa dimaksimalkan oleh pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan. Apalagi, bila dalam permohonannya banyak dalil-dalil yang dinilainya bagus dan menarik.

Baca Juga

"Sebenernya agak kasihan juga ya kepada pemohon," tuturnya. 

Bila format speedy trial ini tetap dipertahankan, Pramono berharap waktunya bisa lebih diperpanjang daripada sekarang ini. Untuk pemeriksaan saksi misalnya, disediakan waktu dua hari untuk masing-masing pihak. 

"Speedy trial tapi tidak terlalu ekspress seperti sekarang. Kalau permohonannya bagus, kuat begitu, itu kasihan pemohon," tambahnya. 



BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA