Rabu, 21 Zulqaidah 1440 / 24 Juli 2019

Rabu, 21 Zulqaidah 1440 / 24 Juli 2019

Ganjar Minta Warga tak Datang ke Jakarta pada 22 Mei

Jumat 17 Mei 2019 14:47 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Muhammad Hafil

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Foto: Dok Dompet Dhuafa
Ganjar mengajak warga untuk menghadiri acara silaturahim di Semarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat setempat untuk tidak ikut aksi pada 22 Mei 2019 di Jakarta. Di mana, ini terkait dengan hasil pelaksanaan pemilu tahun ini.

Baca Juga

"Momentum tersebut lebih baik digunakan untuk mengaji dan silaturahmi karena bertepatan dengan malam Nuzulul Quran atau turunnya Alquran," katanya di Semarang, Jumat (17/5).

Gubernur Ganjar rencananya mengikuti pengajian dan silaturahmi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Wisma Perdamaian Semarang pada 22 Mei 2019.

"Kita ''ngaji'' saja yuk, saya ingin membuat pengajian besar dan kita ingin libatkan pascapengajian itu kumpul bersama FKUB agar semua bisa berkumpul dengan riang gembira," ujarnya.

Orang nomor satu di Jateng itu menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan instruksi agar semua kepala daerah mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyulut konflik sosial, bahkan TNI-Polri juga memberi arahan agar masyarakat di daerah tidak terpancing provokasi dengan berangkat ke Jakarta.

"Kemarin kita dikumpulkan Pak Mendagri dan menerima arahan dari TNI-Polri. Untuk mengurangi konflik-konflik sosial, disarankan dari daerah tidak perlu ke Jakarta karena proses sedang berjalan," katanya.

Terkait dengan hasil Pemilu 2019, khususnya pemilihan presiden, Ganjar menilai bahwa semua telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari C1 sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Menurut Ganjar, saat C1 ditandatangani tidak ada saksi yang menolak, justru malah ada yang tidak punya saksi.

Ketika kemudian sudah berjalan dan melahirkan gejolak di tengahnya, kata Ganjar, maka harus diikuti dinamikanya, namun jalur konstitusional mesti tetap dijaga.

"Dari proses yang sudah ada, kita ini ibarat lari maraton yang mau masuk finish, jangan keluar dari jalan, dari track yang sudah ada. Kita juga melihat, apa-apa yang tidak disepakati karena mungkin ada yang dianggap tidak sesuai, maka ada koridornya. Saksi sudah bekerja mulai C1 ditandatangani, penghitungan mulai dari TPS sudah bertingkat sekarang sudah masuk ke Jakarta semua, tentu ada penjenjangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta pemerintah daerah dan aparat untuk menahan pergerakan masyarakat menuju DKI Jakarta. Pencegahan tersebut dilakukan untuk menghindari risiko konflik sosial jelang penetapan hasil pemilu.

"Supaya tidak terjadi penumpukan massa, saudara-saudara sekalian dari daerah tolong ya Forkompimda, Pangdam, Kapolda jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5).

Wiranto meminta pencegahan tersebut dilakukan di setiap tingkat di daerah hingga ke tingkat desa. Menurutnya, jika daerah tidak berhasil membendung masyarakat yang bergerak ke Jakarta, maka akan terjadi penumpukan massa. Hal itu berpotensi membuat terjadinya konflik sosial.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA