Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Budayawan Hingga Tokoh Agama Tolak People Power

Rabu 15 May 2019 15:54 WIB

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Nashih Nashrullah

Simulasi penanganan kerusuhan massa.   (ilustrasi)

Simulasi penanganan kerusuhan massa. (ilustrasi)

Foto: Republika/Yasin Habibi
People power hanya akan menyisakan penyesalan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS— Wacana people power yang akan dilakukan sebagai respons protes atas pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang memicu reaksi beragam pihak, dari budayawan hingga agamawan. 

Baca Juga

Budayawan Ahmad Tohari menilai people power sebagai sebuah gerakan pengumpulan massa yang berkonotasi memaksakan kehendak dan mengarah pada gerakan massa yang tidak terkendali.

"People power itu kalau dalam bahasa Indonesia (berarti) pengerahan massa. ''People power'' berbeda dengan demonstrasi," katanya saat ditemui wartawan di rumahnya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (15/5).

Menurut dia, demonstrasi berarti pengerahan massa untuk menyampaikan pendapat di depan umum dan kegiatan tersebut bisa menjadi sah dengan melaporkan kepada pihak berwajib serta tidak membuat kerusakan sehingga dilindungi undang-undangan.

"Jadi saya tidak setuju (people power), kalau ada apa-apa, ada jalur hukum. Misal, soal pemilu jika ada kecurangan, bisa diselesaikan ke MK (Mahkamah Konstusi). Jangan di jalan, sebab akan mengarah pada gerakan massa yang tidak terkendali dan mendatangkan kerusakan maupun kerugian," kata penulis novel "Ronggeng Dukuh Paruk" itu.

Terkait dengan hal tersebut, dia mengimbau para tokoh dan pemimpin massa untuk menghindari people power karena gerakannya bisa tidak terkendali sehingga sangat berisiko.

Dia mengharapkan para pemimpin untuk benar-benar memahami bahwa bangsa Indonesia diwajibkan setia pada undang-undang. "Saya kira masyarakat Banyumas sendiri tidak ada kecenderungan mengarah ke gerakan people power. Perlu saya sampaikan bahwa ada dua alam, yaitu alam medsos (media sosial) dan alam nyata. Orang kalau berada di alam medsos bisa menjadi  vocal  revolusioner. Saya kira heboh hanya berada di alam medsos, di alam nyata saya kira tidak ada," katanya.

Tohari mengatakan di alam nyata, semuanya sudah selesai dan tinggal bekerja serta menunggu dengan tenang penetapan hasil perolehan suara pemilu serentak 2019 yang akan dilaksanakan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 22 Mei.

"Jangan mengambil risiko adanya pergeseran sosial, pergeseran horizontal, ini risikonya besar, dan biayanya juga besar. Di alam nyata masyarakat Banyumas adalah masyarakat yang setia, yaitu setia pada kekuasaan. Contohnya dulu pada saat kekuasaan Mataram, kita sangat setia pada kekuasaan Mataram," katanya.

Dia mengatakan dalam kenyataan tidak ada pemerintahan yang ideal karena di Amerika Serikat pun pasti ada kekurangannya.

"Saat ini, pemerintah patut didukung, kekurangan di sana-sini semua pasti ada. Soal tuduh-menuduh dan mencela orang itu mudah sekali, tetapi mengakui kebaikannya itulah yang susah, begitu pula terhadap pemerintah," katanya.

Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendewasakan demokrasi karena kalau rakyat sudah memilih, pilihannya harus dihargai

"Kepada masyarakat supaya bersabar dengan tenang, ikhlas, dan dewasa, jangan ''kemrungsung'' (tergesa-gesa, red.). Kita menghormati siapapun yang terpilih. Itulah demokrasi yang dewasa," katanya.

Secara terpisah, tokoh ulama di Kabupaten Sukabumi, KH Asep al-Mawardi, mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penghitungan suara selesai dilaksanakan KPU pusat. Warga diminta tidak ikut-ikutan dan terprovokasi isu people power yang ramai di berbagai media sosial. Terlebih, kata Asep, khusus untuk wilayah Sukabumi ini, dari awal pemilihan sampai sekarang Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. 

Masalah people power dan sebagainya lanjut Asep, kemungkinan tebersit dari sebagian orang saja. Namun khusus warga Sukabumi, insya Allah akan menerima dengan lapang dada hasil Pemilu 2019.  

Asep yang juga Pimpinan Ponpes Warosatul Anbiya tersebut menyatakan prinsip umat Islam itu rahmatan lilal’amin. ''Bukan hanya memberikan keamanan pada orang lain tetapi memberikan keamanan, ketenangan kepada diri sendiri,'' imbuh dia. 

Asep berharap warga untuk tetap tenang terkait apapun hasilnya. Apalagi sekarang belum dikeluarkan hasilnya dari KPU. “Tidak boleh ada kegaduhan, tidak boleh ada kekacauan, sampai hasilnya memang diumumkan,” kata dia seusai memimpin shalat tarawih di Masjid Al-Ikhlas Sukaraja Sukabumi, Selasa (14/5) malam.  

Terakhir Asep mengajak kepada masyarakat senantiasa mengisi bulan suci Ramadhan dengan beribadah dan berbagai kegiatan positif lainnya. Sehingga Ramadhan tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA