Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Rabu, 24 Safar 1441 / 23 Oktober 2019

Fraksi PAN tak Sepakat Buat Pansus untuk Kisruh Pemilu

Kamis 25 Apr 2019 14:21 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Warga memasukkan surat suara Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/4/2019).

Warga memasukkan surat suara Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/4/2019).

Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Perselisihan di Pemilu sebaiknya diselesaikan sesuai mekanisme di undang-undang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019 tidak relevan. Pasalnya,  untuk mengatasi kisruh pemilu sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu.

Baca Juga

"Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dalam UU Pemilu disebutkan kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut dan tidak mendukung Pansus tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (24/4).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur pemilu, sehingga bisa dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto meminta agar dugaan kecurangan pemilu agar diselesaikan melalui jalur hukum. Ia mengimbau agar masalah ini tak diselesaikan sendiri dan menyalahi undang-undang yang berlaku. Masalah kecurangan pemilu ini, kata dia, dapat diselesaikan melalui lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konsitusi.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA