Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

KPU Surabaya akan Proses Sesuai Prosedur Dugaan Kecurangan

Ahad 21 Apr 2019 22:30 WIB

Rep: Umi Soliha/ Red: Andri Saubani

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nur Syamsi

Foto: Republika/Dadang Kurnia
KPU Surabaya menerima laporan dari lima parpol terkait dugaan kecurangan pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nur Syamsi mengatakan, akan bekerja sesuai prosedur jika ada kecurangan terkait hasil Pemilu 2019. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi laporan dari lima partai politik dan seorang caleg DPR terkait adanya kecurangan berupa penggelembungan suara pada pemilu 2019.

“Kami akan hitung kembali jika terdapat selisih hasil pemilu. Mekanisme yang akan kami lakukan adalah pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan C1 Hologram akan dicocokan dengan salinan C1 yang dipegang saksi dan petugas TPS jika terdapat perbedaan maka kami akan cocokan kembali antara C1 Hologram dengan C1 Plano,” Nur Syamsi saat dikonfirmasi Republika, Ahad (21/4).

Ia menambahkan, penghitungan ulang jika terjadi perbedaan hasil pemilu akan dilakukan bersama Panwas dan saksi yang hadir pada saat itu. Sebelumnya, menanggapi hal ini Bawaslu menilai kasus ini belum cukup bukti, sehingga pihaknya perlu kelengkapan laporan.

Pada Rabu (20/4), Bawaslu menerima laporan dari adanya kecurangan pemilu dari sekitar lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI. Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya selaku salah satu pelapor kecurangan tersebut belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Bawaslu yang menyatakan pihaknya memerlukan kelengakapan bukti laporan. Ketua DPC PKB, Musyafak sebelumnya mengatakan berdasarkan laporan saksi atas bukti Form C1, telah ditemukan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu 2019 berupa penggelembungan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu.

Ia menambahkan, kecurangan terjadi hampir diseluruh TPS di Kota Surabaya dan hal tersebut hanya bisa terjadi jika ada peran dari petugas pemilu. Dari kecurangan tersebut, ujarnya, beberapa partai politik (parpol) peserta pemilu dan Caleg DPRD Kota Surabaya, DPRD Jatim serta DPR RI yang ada di dapil Kota Surabaya menjadi korban.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA