Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

Wednesday, 16 Syawwal 1440 / 19 June 2019

Peserta Pemilu Diminta tak Buat Masyarakat Kian Terbelah

Ahad 21 Apr 2019 14:50 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Teguh Firmansyah

Pekerja mengeluarkan kotak suara Pemilu 2014 di Gudang KPU Sumenep, Jawa Timur, Ahad (21/4/2019).

Pekerja mengeluarkan kotak suara Pemilu 2014 di Gudang KPU Sumenep, Jawa Timur, Ahad (21/4/2019).

Foto: Antara/Saiful Bahri
Capres, cawapres dan caleg hendaknya mengedepankan sikap proporsional dan taat hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban meminta seluruh peserta Pemilu 2019 agar mengedepankan sikap yang membawa kedamaian. Mereka juga diminta untuk tidak membuat masyarakat semakin terbelah.

Baca Juga

"Kedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dengan tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan membelah masyarakat," ujar salah satu perwakilan dari Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (21/4).

Sunanto, juga meminta seluruh peserta pemilu, baik capres-cawapres, caleg, hingga tim pemenangan untuk mengedepankan perilaku yang proporsional dan berbasis komitmen berdemokrasi secara konstitusional.

Menurut Sunanto, Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban juga meminta peserta pemilu berperilaku sesuai aturan hukum. "Semua pihak diminta untuk menempuh proses hukum sesuai mekanisme yang ada bila menemukan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu," jelasnya.

Sunanto juga meminta semua pihak agar menghormati proses dan tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang saat ini masih berlangsung. Penghitungan  dilakukan secara manual dan berjenjang di tingkat KPU kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Selain itu, lanjut dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan harus bekerja transparan, profesional, akuntabel, dan adil dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka tangani. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tetap menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam menuntaskan tahapan pemilu.

Dalam menuntaskan tahapan pemilu itu, KPU diminta untuk tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang responsif dan terukur dalam merespon berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Sehingga, publik bisa mendapat informasi yang benar dan akurat.

"Serta (publik) tidak terjebak pada spekulasi yang bisa berkembang liar menjadi ketidakpercayaan pada proses yang sedang berjalan," katanya.

Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Damai dan Berkeadaban juga berharap, seluruh pemilih tetap mengedepankan sikap damai dan proporsional. Terlebih dalam bagaimana menyikapi berbagai pemberitaan yang memerlukan klarifikasi dan pengecekan atas kebenaran dan validitasnya.

"Jangan mudah terprovokasi apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan akurasinya," tutur Sunanto.

Selain Sunanto, koalisi ini terdiri diri dari beberapa orang lainnya, yakni Direktur Perludem Titi Anggraini, aktivis Feri Amsari, Direktur Exposit Strategic Arif Susanto, Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay Hadar Nafis Gumay, aktivis Jeirry Sumampow.

Kemudian, ada pula Direktur Parasyndicate Ari Nurcahyo, aktivis Chalid Muhammad, Peneliti Formappi Lucius Karus, Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Pegiat Pemilu Wahidah Suaib, dan Direktur LIMA Ray Rangkuti.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA