Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

Minggu, 21 Safar 1441 / 20 Oktober 2019

MUI Minta Penyelenggara Pemilu Netral dan Profesional

Sabtu 20 Apr 2019 01:19 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

Foto: Republika/Prayogi
MUI merilis tujuh poin seruan dan imbauan terkait Pemilu 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta penyelengara pemilu, yakni KPU, Bawaslu serta DKPP, untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang jujur dan adil. MUI pada Jumat (20/4) malam merilis tujuh poin seruan dan imbauan terkait Pemilu 2019.

"Kejujuran dan keadilan ini sangat penting untuk tahapan selanjutnya," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsudin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (20/4) malam.

Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan Tausiah Kebangsaan menyikapi dinamika politik setelah pemungutan suara Pemilu 2019 yang bersisi tujuh poin seruan atau imbauan. MUI menggaris bawahi betul seruan keempat dalam tausiah tersebut, yakni mendesak kepada penyelenggara pemilu, sesuai amanat konstitusi.

Menurut Din, pemilu diselenggarakan harus berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpengang teguh kepada asas pemilu khususnya kejujuran dan keadilan. Din mengatakan, poin keempat tausiah ini khusus bagi KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menunaikan amanat konstitusi, agar pemilu yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berlaku profesional, objektif, transparan dan imparsial atau non partisan.

"Netralitas KPU, Bawaslu, DKPP dapat poin khusus dalam rapat MUI. Tertuang dalam tausiah kebangsaan, mendesak KPU, Bawaslu, DKPP melaksanakan tahapan sesuai mandat kontitusi," kata Din.

Ketua Komisi Luar Negeri MUI, KH Muhyidin Junaidi mengatakan penyelenggara pemilu yang harusnya menjadi wasit terlaksananya pemilu yang jujur dan adil. "Dari pantauan yang kami lakukan penyelenggara pemilunjustru seakan-akan menjadi bagian dari pemain di lapangan. Kami melihat absensi netralitas penyelenggara, menimbulkan konflik horizontal di masyarakat," kata Muhyidin.

Menurut Muhyidin, pemilu di Indonesia dinilai oleh pengamat luar negeri sebagai pemilu yang unik. Serentak dilakukan di 800 ribu TPS seluruh Indonesia. Tetapi, pemilu 2019 ini penuh peristiwa yang justru merusak nama baik Indonesia di mata internasional.

Muhyidin menyerukan kepada penyelenggara pemilu bersikap dewasa, jangan mau dipengaruhi, ditekan, karena penyelenggara pemilu dipilih oleh pemerintah dan rakyat agar menjadi wasit yang jujur dan adil. "Kalau penyelenggaran pemilu tidak netral akan merusak nama Indonesia," kata Muyhidin.

Sekretaris Jenderal ICMI yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI, Ja'far Hafsah mengatakan sebelum mengeluarkan tausiah kebangsaan. MUI telah mengadakan pertemuan secara berseri dengan KPU, Bawaslu, Polri, dan KPK untuk menghadapi pemilu.

MUI juga telah memberikan rekomendasi, rilis pers, dan konferensi pers terkait pengawal pemilu 2019 ini. "MUI ingatkan sungguh-sungguh setelah pencoblosan ini masih ada lanjutannya. Kita kawal, minta masyarakat mengawal proses pemilu selanjutnya," kata Ja'far.

Sebelumnya Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI menggelar rapat tertutup membahas dinamika politik setelah pemungutan suara Pemilu 2019. Pertemuan yang dihadiri sekitar 20 peserta ini menghasilkan Tausiah Kebangsaan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA