Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

Thursday, 25 Safar 1441 / 24 October 2019

MK Tolak Permohonan Lembaga Survei Soal Hasil Hitung Cepat

Selasa 16 Apr 2019 12:21 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3).

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi membacakan putusan perkara uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3).

Foto: Republika/Prayogi
MK melihat perbedaan waktu pelaksanaan pemungutan suara di tiga wilayah Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu terkait pengumuman hasil hitung cepat. Dalam pertimbangannya, MK melihat perbedaan waktu pelaksanaan pemungutan suara di tiga wilayah waktu Indonesia.

Baca Juga

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Dalam pertimbangannya MK berpendapat, ketentuan pembatasan aturan hitung cepat setelah dua jam Waktu Indonesia Barat (WIB) tidak dapat dimaknai menghilangkan hak masyarakat. Hak terkait mendapatkan informasi mengenai hasil pemilu. MK menilai, kemurnian suara pemilih di wilayah waktu lain haruslah dijaga.

Sesuai pembagian wilayah di Indonesia, penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat dua jam sebelum WIB. Kemudian penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA) berbeda satu jam lebih lambat dari WIB.

"Kalau itu (hitung cepat) dilakukan, beberapa wilayah di Indonesia ada yang belum selesai melakukan penghitungan suara," kata majelis hakim.

Sebelumnya, para pemohon menggugat sejumlah pasal di UU Pemilu yang melarang hitung cepat sejak pagi hari. Pasal tersebut, yakni Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi, "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang."

Kemudian, ada Pasal 449 ayat 5, yang berbunyi, "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."

Gugatan ini diajukan oleh sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Beberapa waktu lalu, perwakilan kuasa hukum pemohon, Andi Syafrani, berpendapat, di zaman dengan kecepatan informasi saat ini, penundaan itu justru berpotensi munculnya penyebaran berita-berita palsu. Perbedaan waktu hingga empat jam ia nilai dapat digunakan untum menyebarkan berita-berita palsu itu.

"Empat jam adalah waktu yang sangat panjang bagi munculnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA