Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Kisruh Pemilu di Luar Negeri, Ini Tanggapan Kedua Kubu

Senin 15 Apr 2019 18:08 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Andi Nur Aminah

Seorang warga negara Indonesia menggunakan hak suaranya ketika mengikuti Pemilu serentak 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad (14/4/19).

Seorang warga negara Indonesia menggunakan hak suaranya ketika mengikuti Pemilu serentak 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad (14/4/19).

Foto: Antara/Rafiuddin Abdul Rahman
Kisruh yang terjadi seperti antrean panjang di TPS harusnya sudah diantisipasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Maman Imanulhaq menanggapi kekisruhan yang terjadi pada pemilu di luar negeri. Ia mengatakan, pihaknya selalu mendorong penyelenggara pemilu untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara.

Baca Juga

Maman mengatakan, kisruh yang terjadi seperti antrean panjang di pemungutan suara di luar negeri harus diantisipasi terjadi di dalam negeri. "Kita sudah meminta KPU dan Bawaslu untuk melihat kembali beberapa kekisruhan terutama di Malaysia, Sidney, dan Hong Kong. Ini betul-betul sesuatu yang harus diantisipasi sebelum pencoblosan," kata Maman, di Jakarta, Senin (15/4).

Terkait adanya antrean panjang yang terjadi dalam pemilu di luar negeri, Maman mengatakan KPU harus memastikan semua pemilih mendapatkan haknya. Ia berharap seluruh pemilih di lokasi tersebut dapat terfasilitasi dengan baik.

"Hak konstitusi teman-teman yang sudah antre berjam-jam itu harus dipenuhi. Ingat bahwa batas jam 13.00 itu batas pendaftaran. Pencoblosannya bisa sampai kapan pun sebenarnya," kata dia lagi.

Sementara itu, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan menilai seharusnya pihak kedutaan besar bertanggung jawab atas kekisruhan pemungutan suara yang terjadi. Khususnya kasus surat suara tercoblos yang terjadi di Malaysia. "Harus membuka pada publik dan harus memberikan sanksi kepada duta besar  termasuk jajarannya dan dilakukan proses pemungutan suara ulang," kata Ferry menegaskan.

Ferry mengatakan terjadinya surat suara tercoblos ini adalah hal yang memalukan. Oleh sebab itu, sanksi tegas kepada pelaku harus diberikan agar memberi efek jera dan memberi kepastian pemilu yang jujur dan adil kepada masyarakat.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA