Selasa, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Selasa, 18 Sya'ban 1440 / 23 April 2019

Ketua KPU: KPU Bisa Atasi Peretasan Situs

Kamis 14 Mar 2019 17:32 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menunjukkan surat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menunjukkan surat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menurut Ketua KPU peretas situs KPU berasal dari banyak negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menyatakan, sejauh ini KPU bisa mengatasi peretasan yang dilakukan terhadap mereka. Menurutnya, peretas berasal dari banyak negara, bukan hanya Cina dan Rusia.

"Sampai hari ini bisa kita selesaikan semua. Ada yang sekadar pishing saja, ada yang sampai mencoba masuk sistem," ujar Arief di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Ia pun menjelaskan, peretas yang melakukan peretasan terhadap KPU berasal dari banyak negara, bukan hanya Cina dan Rusia. Hal tersebut ia ketahui setelah mengecek alamat IP para peretas, yang ternyata berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri.

"Itu IP address-nya bukan hanya dari Cina dan Rusia, dari banyak tempat. Pelakunya kita belum tahu. Bisa saja orang Indonesia, bisa luar Indonesia," jelas Arief.

Menurutnya, serangan pertama terjadi sudah lama, sejak tahapan pertama dimulai. Bahkan sejak pilkada dijalankan, sistem informasi KPU juga sudah diserang. Ketika pemilu 2004, 2009, dan 2014 lalu pun KPU Arief sebut pernah terkena serangan.

Untuk mengatasi peretasan tersebut, Arief juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang tersebut. Pihak-pihak tersebut, yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta lembaga lain yang terkait.

"Semua lembaga maupun individu yang bisa menyelesaikan ini kami ajak kerja sama," tutur dia.

Arief juga mengatakan, hasil resmi pemilu ditetapkan berdasarkan berita acara manual yang dilakukan scara berjenjang. Dimulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga direkapitulasi di tingkat nasional.

"Jadi, andaikan sistem kita tidak digunakan pun, atau sistem kita down sekalipun, pemilunya tidak terganggu karena rekap itu dilakukan secara manual," kata Arief.

Ia menerangkan, penggunaan teknologi informasi oleh KPU untuk menberitahukan proses dan hasil pemilu yang cepat kepada masyarakat. Jadi, kata dia, hal tersebut hanya sebagai sarana untuk bagian dari prinsip yang selalu pihaknya kembangkan.

"Transparan, orang tahu semua. Lho itu di web KPU untuk TPS nomor sekian hasilnya sekian, kok ini berubah. Kok di berita acaranya sekian. Kan orang bisa ikut ngontrol gitu," tuturnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA