Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Arief: Pemulangan Rizieq tak Perlu dalam Agenda Rekonsiliasi

Jumat 12 Jul 2019 19:38 WIB

Red: Andri Saubani

Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab

Foto: Mahmud Muhyidin
Arief Poyuono membantah Gerindra meminta pemulangan Rizieq jadi syarat rekonsiliasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan tidak perlu memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau biasa disapa Habib Rizieq sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Ia pun membantah Gerindra telah meminta pemulangan Rizieq jadi syarat rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak perlu dalam agenda rekonsiliasi untuk memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia," ujar Arief, saat ditemui pada suatu acara diskusi politik di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Meski begitu, Arief mengatakan bila di luar persoalan rekonsiliasi dan dilihat dari segi kemanusiaan dan konteks hukum, apabila Rizieq tidak terbukti melakukan tindak pidana maka ia harus dipulangkan. Namun bila bersalah, kata dia, hukum tetap harus ditegakkan.

Dalam langkah melakukan rekonsiliasi, Arief mengatakan belum ada agenda untuk masuk ke pemerintahan dan berbagi jatah kursi di kabinet. Ia juga mengaku cenderung lebih menyukai menyebut rekonsiliasi sebagai silaturahmi, karena menurutnya, silaturahim memiliki makna yang lebih halus, agamis, dan yang terpenting tidak memiliki agenda apa pun.

Ia juga menyatakan dirinya selama ini selalu mendorong agar terjadi silaturahim antara Jokowi dan Prabowo. Silaturahim, menurut Arief sangat penting dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang 'panas' selama Pemilu 2019.

Baca Juga

"Meskipun sebenarnya mereka (Jokowi dan Prabowo) baik-baik saja," ujarnya lagi.

Dia pun setuju bila ke depan ada pertemuan antardua kubu dapat menghadirkan beberapa komitmen yang tujuannya mengutamakan masyarakat. Arief mengatakan bila nanti terjadi silaturahim, pihaknya akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa jajaran kabinet menterinya nanti harus yang profesional menguasai permasalahan di departemennya, jujur, dan bersih.

"Artinya demokrasi itu jangan menghasilkan maling-maling atau rampok-rampok duit negara, tapi menghadilkan pimpinan-pimpinan yang bersih dan bisa membangun negeri ini," ujarnya pula.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan kepolisian. "Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA