Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

TKN tak Masalah Jika Demokrat Bergabung dengan KIK

Kamis 13 Jun 2019 18:33 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani

Ace Hasan Syadzily

Ace Hasan Syadzily

Foto: Republika/Wihdan
Bergabungnya Demokrat bisa menjadi bagian mewujudkan visi dan misi Jokowi-Maruf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengaku tak menolak jika Partai Demokrat ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurutnya, hal itu dapat menjadi upaya mewujudkan visi dan misi pasangan calon presiden nomor urut 01 itu.

Baca Juga

"Kami sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan siapapun dalam konteks membangun bangsa agar sama-sama meraih cita-cata atau janji-janji politik Pak Jokowi untuk Nawacita jilid dua," ujar Ace lewat pesan singkat, Kamis (13/6).

Ketua DPP Partai Golkar juga tak keberatan jika partai lain yang awalnya merupakan lawan politiknya bergabung dengan KIK. Dengan itu, mendapatkan dukungan dari mayoritas parpol di parlemen.

Namun, ia tak setuju dengan pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik terkait pembubaran koalisi. Karena, menurut Ace, keberadaan koalisi sangat penting untuk mengawal kinerja pemerintah.

"Agar pemerintahan ini berjalan secara efektif dan target pemerintahan lima tahun ke depan tidak diganggu dari pihak-pihak, katakanlah misalnya oposisi yang mau menjegal kebijakan tertentu," ujar Ace.

Sependapat dengan Ace, Sekretaris Jendral Partai NasDem, Johnny G Plate mengaku tak masalah jika ada partai di luar koalisi yang akan bergabung di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, hal tersebut nantinya dapat memperkuat kerjasama politik.

Namun, Plate menjelaskan, saat ini TKN Jokowi-Ma'ruf sedang memfokuskan diri untuk menghadapi sidang perdana gugatan pilpres yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (14/6).

"Pembicaraan terkait anggota kabinet setelah keputusan MK, masih banyak waktu tidak perlu tergesa-gesa," ujar Plate.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak memungkiri partainya nanti bisa saja bergabung dengan pemerintah periode kedua Jokowi. Apalagi jika ada kesamaan visi, misi, dan program dalam membangun Indonesia.

Namun, ia mengaku pihaknya belum ditawari posisi menteri oleh Jokowi. Syarief menegaskan, Partai Demokrat tidak melakukan politik transaksional.

"Kami tidak transaksional. Yang saya tahu pasti bahwa Mas AHY itu komunikasinya adalah bagaimana menyalurkan aspirasi Partai Demokrat di dalam memperjuangkan 14 pokok program-program Partai Demokrat selama masa kampanye," ujar Syarief.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA