Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Wednesday, 23 Rabiul Awwal 1441 / 20 November 2019

Pemilu 2024 Harus Lebih Berbasis Teknologi

Sabtu 18 May 2019 19:10 WIB

Red: EH Ismail

Ginandjar Kartasasmita.

Ginandjar Kartasasmita.

Foto: Republika/Yasin Habibi
Pemilu kemarin berhasil menyalurkan aspirasi politik rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemilu 2024 harus lebih banyak didukung teknologi agar lebih baik lagi. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pendataan berbagai surat suara yang masuk lebih terorganisasi dan meminimalisasi kesalahan.

“Tentu pemilu ke depan masih dapat disempurnakan, terutama dengan lebih banyak asupan teknologinya,” ujar politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) Ginandjar Kartasasmita di Jakarta pada Sabtu (18/5).

Perkembangan teknologi di berbagai belahan dunia berjalan dengan pesat. Dengan fasilitas tersebut setiap orang semakin mudah memenuhi kebutuhan dan melaksanakan aktivitasnya. Tak terkecuali dalam penghimpunan hasil pemilihan umum.

Secara umum, menteri ekonomi dan industri era orde baru ini melihat penyelenggaraan pemilu selalu ada kekurangan. “Apalagi kali ini pilpres dan pileg dijadikan satu. Tentu banyak masalah dalam penyelenggaraannya,” katanya.

Bahkan telah demikian banyak petugas yang meninggal dalam melaksanakan tugas. Namun dengan berbagai kekurangannya, Pemilu 2019 berhasil menyalurkan aspirasi politik rakyat, dengan memilih para pemimpin yang akan memandu bangsa ini ke depan baik di wilayah eksekutif maupun legislatif. 

Kecurangan

photo
Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (17/5).

Ginandjar mengatakan ada saja pihak yang mengklaim telah dicurangi dalam proses pemilihan umum 2019. Hal ini biasa terjadi pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi. Yang harus dilakukan adalah menempuh mekanisme yang disiapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Ketidakpuasan ada salurannya. Keputusan akhir diambil dalam rapat terbuka KPU dihadiri oleh pengamat dan media asing. Ada lembaga pengawas yaitu Bawaslu dan Panwas dan akhirnya ada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan politik tertinggi di tanah air yang ditetapkan oleh konstitusi,” ujar Ginandjar.

Siapa pun diimbaunya untuk menghormati hasil pemilihan umum dan menaati peraturan yang ada. “Kalau kita tidak percaya pada institusi-institusi kenegaraan kita sendiri, mana lagi yang bisa kita percaya?” imbuhnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA