REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Praktik kapitalisme yang terjadi pada dunia pendidikan, dituding masih menjadi salah satu akar permasalahan yang menghambat kemajuan pendidikan di negeri ini. Salah satu persoalan di tengah maraknya praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan adalah belum terpenuhinya upah serta jaminan kerja yang layak bagi seluruh tenaga pendidikan.
Hal ini terungkap dalam aksi yang dilaksanakan oleh para pemuda Kota Semarang, yang tergabung dalam 'Muda Melawan' yang dilaksanaan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (1/5). Dalam aksi yang digelar menyambut 'May Day' dan Hari Pendidikan Nasional ini, massa pemuda menyuarakan berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di negeri ini, akibat dari maraknya praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan.
Mereka beranggapan, sistem dan tatanan pendidikan dalam masyarakat kapitalis saat ini bukan bertujuan untuk mencerdaskan dan memajukan pemikiran manusia, tetapi hanya mencetak calon tenaga kerja sesuai kebutuhan para kapitalis. Selain itu juga mencetak calon tenaga kerja yang patuh dan hormat kepada tatanan masyarakat kapitalis dan hanya menjadikan dunia pendidikan sebagai tempat akumulasi modal.
Hal ini hanya akan melahirkan sistem hubungan kerja yang menindas, yang ditandai dengan adanya sistem kerja kontrak, outsourcing maupun tenaga honorer. "Semua ini tidak memberikan kepastian hubungan kerja dengan upah dan jaminan yang lebih layak kepada para pekerja," ungkap Sammy, salah seorang koordinator aksi.
Ia juga mengungkapkan, dampak dari sistem pendidikan kapitalis telah menciptakan kepentingan akumulasi birokrat kampus, yang diwujudkan melalui penambahan jumlah mahasiswa tanpa diimbangi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang ideal.
Hal ini juga membawa dampak negatif kepada para pekerja kampus. Seperti beban kerja yang semakin bertambah berat tanpa diimbangi kesesuaian upah dan tunjangan yang diberikan. "Bagi mahasiswa, ini juga mengakibatkan padatnya jam kuliah kian membuat ruang gerak mahasiswa kian terbatas, termasuk dalam hal berorganisasi dan berdemokrasi " ujarnya.
Berangkat dari permasalahan ini, massa aksi mendesak agar Pemerintah segera mewujudkan sistem pendidikan nasional yang gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Selain itu juga menghapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing dan tenaga honorer bagi tenaga kerja pendidikan. "Tentunya juga memberikan upah serta jaminan kerja yang lebih layak kepada tenaga pendidikan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
