Tuesday, 15 Syawwal 1440 / 18 June 2019

Tuesday, 15 Syawwal 1440 / 18 June 2019

Bawaslu: Banyak Laporan Sumir tidak Bisa Diproses

Sabtu 23 Feb 2019 01:19 WIB

Red: Andri Saubani

Papan Hitung Pemilu: Pejalan kaki melintas didepan papan hitung mundur elektronik Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (22/2).

Papan Hitung Pemilu: Pejalan kaki melintas didepan papan hitung mundur elektronik Pemilu 2019 di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (22/2).

Foto: Republika/Prayogi
Banyak laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, selama masa kampanye Pemilu 2019 banyak menerima laporan sumir yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga, banyak laporan tidak dapat diproses selanjutnya.

"Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan karena tidak memenuhi syarat sehingga subjek hukumnya tidak kena," ujar Kepala Bagian Laporan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI Yusti Erlina dalam diskusi "Penegakan Hukum versus Kriminalisasi" di Jakarta, Jumat (22/2).

Yusti Erlina menuturkan, terdapat banyak perbedaan dalam undang-undang yang mengatur Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 sehingga pelapor keliru memahami. Pelapor, ucap dia, harus memahami terlebih dahulu isi UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan terdapat sanksi pidana dari perkara yang dilaporkan.

"Ada orang yang hanya membaca larangan saja, memang karena banyak hal yang bisa diperdebatkan seperti pasal karet," kata Yusti.

Ia menegaskan, Bawaslu independen dalam menerima laporan dengan lingkungan yang didesain untuk tidak berbuat curang karena pengambilan keputusan tidak hanya Bawaslu, melainkan juga kejaksaan dan kepolisian. Dalam kesempatan itu, jaksa muda pidana umum Heru Saputra mengatakan jika yang dilaporkan bukan tindak pidana, maka Gakkumdu tidak dapat dijadikan tindak pidana.

"Memang ada orang yang salah tafsir misalnya soal kampanye rapat umum yang sekarang belum ada jadwalnya," kata dia.

Sejauh ini, Gakkumdu telah menerima sekitar 70 laporan. Tetapi, hanya 45 laporan yang ditindaklanjuti oleh Gakkumdu.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA