Saturday, 20 Ramadhan 1440 / 25 May 2019

Saturday, 20 Ramadhan 1440 / 25 May 2019

Ini Hasil Survei Tingkat Kepuasan Warga DKI Terhadap Jokowi

Senin 18 Feb 2019 17:09 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andri Saubani

Jokowi meninjau simulasi program Tagana Masuk Sekolah

Jokowi meninjau simulasi program Tagana Masuk Sekolah

Foto: Twitter
Survei Y-Publica menunjukkan tingkat kepuasan warga ibu kota tidak tembus 65 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei teranyar yang dilakukan lembaga Y-Publica menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di ibu kota cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sebagai pembanding, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 70,3 persen secara nasional. Angka ini diambil dari survei pada Januari 2019.

Dalam survei terbaru berbasiskan daerah pemilihan (dapil) yang digelar Y-Publica, tingkat kepuasan warga DKI Jakarta terhadap kinerja Jokowi-JK tidak tembus 65 persen. Angka kepuasan tertinggi tercatat di dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur) sebesar 63,1 persen dan terendah di dapil DKI Jakarta 2 (Jakarta Pusat dan Selatan) sebesar 57,1 persen. Sedangkan di dapil DKI Jakarta 3 (Jakarta Barat dan Utara) tingkat kepuasan mencapai 60,9 persen.

"Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat ibu kota dapat disebabkan oleh tingginya populasi kelas menengah," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam peluncuran hasil survei di Jakarta, Senin (18/2).

Kelas menengah, lanjut Rudi, cenderung kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Sejalan dengan pola di tingkat nasional, isu lapangan kerja dan kebutuhan dasar masih berada pada urutan terbawah tingkat kepuasan.

"Tetapi angkanya lebih baik daripada di tingkat nasional, yaitu berada pada kisaran di atas 50 persen," kata Rudi.

 

Di dapil DKI 1, kepuasan terhadap lapangan kerja sebesar 55,9 persen dan kebutuhan dasar 57,6 persen. Di dapil DKI 2, lapangan kerja 58,1 persen dan kebutuhan dasar 55,4 persen. Sedangkan di dapil DKI 3, lapangan kerja 56,5 persen dan kebutuhan dasar 57,0 persen. Survei nasional pada Januari 2019 menunjukan kepuasan terhadap lapangan kerja 48,2 persen dan kebutuhan dasar 49,1 persen.

"Dalam hal pendidikan dan kesehatan, masyarat ibu kota cenderung sangat puas dibandingkan rata-rata nasional," kata Rudi.

Pada tingkat nasional, isu pendidikan dan kesehatan berada di papan tengah, sebaliknya di Jakarta cenderung berada pada urutan atas. Di dapil DKI 1, kepuasan terhadap pendidikan sebesar 74,9 persen dan kesehatan 72,0 persen. Di dapil DKI 2, pendidikan 76,4 persen dan kesehatan 73,3 persen. Sedangkan di dapil DKI 3, pendidikan 75,4 persen dan kesehatan 74,0 persen. Survei nasional pada Januari 2019 menunjukkan kepuasan terhadap pendidikan 71,4 persen dan kesehatan 63,8 persen.

"Posisi Jakarta sebagai ibu kota memungkinkan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik," jelas Rudi.

Demikian pula dengan akses terhadap kebutuhan dasar maupun peluang kerja yang lebih terbuka di ibu kota. Dalam hal pembangunan infrastruktur, kepuasan masyarakat ibu kota juga berada pada urutan atas baik di tingkat nasional maupun ibu kota. Di dapil DKI 1 kepuasan mencapai 72,6 persen. Di dapil DKI 2 sebesar 70,5 persen, dan dapil DKI 3 sebesar 75,1 persen. Survei nasional pada Januari 2019 menunjukkan kepuasan terhadap infrastruktur mencapai 77,6 persen.

"Seperti halnya isu-isu yang lain, infrastruktur dengan kualitas terbaik memang banyak terkonsentrasi di seputar ibu kota," terang Rudi.

Keuntungan Jakarta sebagai ibu kota tampak pula dalam apresiasi terhadap kebijakan hubungan luar negeri. Di dapil DKI 1, tingkat kepuasan mencapai 75,4 persen. Di dapil DKI 2, sebesar 74,0 persen dan di dapil DKI 3 sebesar 74,6 persen. Survei nasional pada Januari 2019 menunjukkan kepuasan mencapai 72,5 persen.

"Kepuasan terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan perlindungan HAM cenderung berada di urutan tengah," ungkap Rudi.

Di dapil DKI 1, kepuasan terhadap penegakan hukum sebesar 57,4 persen, pemberantasan korupsi 65,1 persen, dan perlindungan HAM 64,3 persen. Di dapil DKI 2, isu penegakan hukum 62,1 persen, pemberantasan korupsi 56,6 persen, dan perlindungan HAM 62,8 persen. Di dapil DKI 3, penegakan hukum 59,0 persen, pemberantasan korupsi 64,9 persen, dan perlindungan HAM 63,6 persen. Pada survei nasional Januari 2019, kepuasan terhadap penegakan hukum mencapai 72,6 persen, pemberantasan korupsi 76,2 persen, dan perlindungan HAM 58,4 persen.

"Lagi-lagi faktor kelas menengah yang kritis menjadi penjelasnya," imbuh Rudi.

Survei Y-Publica dilakukan pada 21-30 Januari 2019 di tiga dapil DKI. Jumlah responden masing-masing dapil sebanyak 800 orang yang mewakili setiap kecamatan. DKI 1 mencakup Jakarta Timur, DKI 2 mencakup Jakarta Pusat dan Selatan, dan DKI 3 mencakup Jakarta Barat dan Utara. Sampel dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA