Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Wednesday, 17 Ramadhan 1440 / 22 May 2019

Hasto: Isu Earpiece Diangkat Kubu Prabowo Usai Kalah Debat

Senin 18 Feb 2019 17:00 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers di Posko Cemara, Jakarta, Ahad (30/12).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers di Posko Cemara, Jakarta, Ahad (30/12).

Foto: Republika/Prayogi
Jokowi dituding menggunakan earpiece saat debat kedua capres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menuding tim Prabowo-Sandiaga menggunakan politik kambing hitam pascakalah dari Jokowi dalam debat kedua capres, Ahad (17/2) malam. Hasto menganggap sikap itu jauh dari tindakan kesatria prajurit sebagaimana dijunjung Prabowo.

Ia menyesalkan pernyataan jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade atas tuduhan penggunaan earpiece oleh Jokowi. "Lagi-lagi politik kambing hitam diterapkan. Jangan hanya karena kalah debat, lalu menggunakan berbagai cara untuk menutupi kekalahan tampilan Prabowo tadi malam. Ketidakmampuan Pak Prabowo jelaskan unicorn sebaiknya menjadi bahan evaluasi tim 02," katanya dalam keterangan resmi, Senin (18/2).

Menurutnya, Prabowo-Sandi bertanggung jawab atas pernyataan jubir kampanye seperti Andre Rosiade. Ia menyarankan agar Prabowo-Sandi menyiapkan jubir yang memiliki aspek kenegarawanan dan memiliki kerendahan hati untuk berbicara secara obyektif.

"Debat itu memerlukan persiapan, memerlukan strategi, dan pada akhirnya rekam jejak, pengalaman, dan karakter pemimpin yang akan menentukan. Jangan biasakan politik kambing hitam. Politik kambing hitam adalah sikap tidak kesatria yang seharusnya dihindari dalam kontestasi demokrasi," tegasnya.

Ia menyatakan politik kambing hitam menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, politik kambing hitam digunakan kubu Prabowo karena miskin prestasi dan gagasan.

"Apa yang diungkap Pak Prabowo tadi malam penggulangan persoalan yang selalu disampaikan sejak tahun 2008. Nanti sebentar lagi mereka akan persoalkan beberapa hal seperti kartu suara, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara. Semua isu lama, tanpa gagasan segar," ungkapnya.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA