Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

KPU: WNI di Luar Negeri Bakal Mencoblos Lebih Awal

Ahad 17 Feb 2019 18:01 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Budi Raharjo

Petugas logistik KPU Pusat melipat surat suara pemilihan Anggota DPR RI Pemilu 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Ahad (17/2/2019).

Petugas logistik KPU Pusat melipat surat suara pemilihan Anggota DPR RI Pemilu 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Ahad (17/2/2019).

Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Pelaksanaan early voting ini tidak dilakukan secara serentak.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri akan melakukan pemungutan suara Pemilu 2019 lebih awal. KPU secara resmi sudah memulai pengiriman logistik untuk keperluan pemilu ke sejumlah perwakilan kantor RI di luar negeri.

Menurut Arief, pemungutan suara di luar negeri ini disebut early voting. Pelaksanaan early voting ini tidak dilakukan secara serentak.

"Kami sediakan durasi waktunya selama sepekan, yakni mulai 8 April hingga 14 April 2019. Maka silakan memilih pada Senin hingga Ahad. Pokoknya kami siapkan waktu selama sepekan," ujar Arief kepada wartawan di Tangerang, Ahad (17/2).

Meski memilih lebih awal, tetapi hasil pemungutan suara para WNI di luar negeri itu tetap akan dihitung bersama dengan hasil pemungutan suara di dalam negeri. Dengan kata lain, hasil pemungutan suara di dalam dan luar negeri akan dihitung secara bersamaan.

Menurut Arief, ada tiga metode yang bisa digunakan WNI untuk melakukan pemungutan suara pemilu di luar negeri. Pertama, yakni melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPS LN).

Kedua, menggunakan kotak suara keliling (KSK). Ketiga menggunakan pos, yakni surat suara dikirim ke alamat pemilih.

Cara ketiga ini dilakukan jika lokasi tempat tinggal pemilih berada sangat jauh dari PPLN. Sementara itu, untuk metode KSK dilakukan di titik-titik di daerah tertentu di luar negeri yang masih dalam lingkup yang tidak terlalu jauh.

Sementara itu, kata Arief, KPU mencatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri sebanyak 2.058.191 pemilih, terdiri dari 902.707 pemilih laki-laki dan 1.155.464 pemilih perempuan. Untuk mengakomodasi kebutuhan pemilih tersebut, KPU mencetak surat suara sejumlah DPT luar negeri ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT itu.

Selain itu, KPU juga memproduksi tinta, segel, hologram, formulir berhologram, template untuk pemilihan presiden serta sampul. Seluruh logistik ini akan disalurkan ke 130 kantor perwakilan RI di luar negeri. "Tapi untuk logistik luar negeri hari ini terdiri dari dua, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta II," ujarnya.

Arief mengatakan distribusi logistik hari ini akan dikirim ke negara terjauh seperti Afrika dan Amerika Latin. Untuk selanjutnya pada 18-19 Februari ke negara Amerika dan Asia, pada 20 Februari pengiriman akan dilakukan ke negara Timur Tengah, 21-22 Februari ke negara Pasifik dan 22-25 Februari ke Eropa dan sebagian negara Asia.

Dia menambahkan, jumlah TPS luar negeri sebanyak 783 TPS. Pemilih yang menggunakan mekanisme Kotak Suara Keliling (KSK) sebanyak 2.345 orang dan menggunakan pos 429 orang.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan metode KSK cenderung lebih rawan jika dibandingkan dengan dua metode lain. Sebab, KSK itu kotak suara yang dibawa oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) secara berkeliling.

"Nanti bisa diletakkan di pabrik, perkebunan dan nanti orang lain yang akan membawa kotak suara itu kepada pemilih," ungkap Fritz.

Namun, Bawaslu menyadari jika di satu sisi perlu mendekatkan pemilih kepada kotak suaranya. Meski begitu, PPLN tidak bisa menjamin surat suaranya nanti dicoblos oleh orang yang benar.

PPLN, kata Fritz, tidak bisa masuk ke perkebunan-perkebunan yang jauh ke dalam. "Karenanya Bawaslu akan meminta agar ada panwaslu di luar negeri yang mengawasi KSK itu. Mereka diminta melakukan pendampingan. Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 indeks kerawanan paling tinggi berada di KSK itu," bela dua.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA