Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Beda dengan BPN, TKN Belum Bicarakan Posisi Menteri

Jumat 15 Feb 2019 14:41 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Hafil

Ilustrasi program hukum capres-cawapres.

Ilustrasi program hukum capres-cawapres.

Foto: mgrol100
TKN menyatakan saat ini lebih fokus ke pemenangan pilpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) belum akan membicarakan pembagian kursi menteri jika calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-M'aruf Amin terpilih. Tim pemenangan pasangan calon (paslon) 01 ini menegaskan, TKN belum berniat membahas pembagian kursi menteri.

Baca Juga

"Nggak, nggak ada menteri-menteri. Nggak ada menteri," tegas Direktur Program TKN KIK Aria Bima di Jakarta, Jumat (15/2).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, Pemilu 2019 merupakan ajang untuk memilih kepala negara bukan pembantu presiden. Dia mengatakan, TKN tengah fokus untuk 'bertempur' jelang Pilpres 17 April 2019.

"Kita pemilihan presiden wakil presiden bukan menteri," tegas Aria lagi.

Hal serupa juga sempat disampaikan Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan, lebih baik memikirkan pemenangan pemilu terlebih dahulu ketimbang kursi menteri.

"Ya kita berjuang dulu, menteri itu hak prerogatif presiden," kata Hasto Kristiyanto saat menanggapi permintaan jatah kursi menteri dari PKB.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan telah mengantongi nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri jika terpilih pada Pilpres 2019. Kendati, belum mengetahui rinci siapa saja orang-orang yang akan dipilih Prabowo.

BPN mengatakan, Prabowo tidak akan mengungkapkan nama itu dalam waktu dekat. Namun Mantan Danjen Kopassus itu disebut-sebut sudah memiliki rencana jika menjabat sebagai kepala negara.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA