Friday, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 February 2019

Friday, 17 Jumadil Akhir 1440 / 22 February 2019

Tiga Perkara Hukum dan HAM Layak Dicermati di Debat Capres

Kamis 17 Jan 2019 06:34 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Nur Aini

Debat capres-cawapres (Ilustrasi).

Debat capres-cawapres (Ilustrasi).

Foto: Dok Republika.co.id
Hukuman mati, intoleransi, dan negara hukum dinilai perlu didengarkan di Debat Capres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menyebutkan tiga perkara hukum dan HAM yang dinilai layak dibahas oleh Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar Kamis (17/1) ini. LBH juga menilai publik harus mendengar visi dan pasangan calon terkait tiga hal tersebut.

"Tiga persoalan pokok hukum yang terkait hak asasi manusia, yakni hukuman mati, intoleransi dan ancamannya terhadap demokrasi, dan rule of law atau negara hukum," kata Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan dalam siaran persnya, Rabu (17/1).

Ricky menjelaskan, soal hukuman mati, selama periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah mengeksekusi mati 18 orang. Hal ini, kata dia, membuat Indonesia dihantam kritik keras oleh dunia internasional karena melanggar norma hak asasi manusia internasional.

Namun di sisi lain, sejak medio 2016 lalu, Indonesia belum melanjutkan eksekusi mati. Indonesia juga aktif menyelamatkan Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati/eksekusi di luar negeri. Indonesia dinilai harus mempertahankan posisinya yang terdepan di urusan hak asasi manusia, dengan membuka pintu bagi abolisi hukuman mati.

"Maka penting bagi para capres dan cawapres untuk memaparkan pandangannya terkait politik hukum hukuman mati, bagaimana pemerintahan ke depan akan menyusun peta jalan penghapusan hukuman mati," ujar Ricky menjelaskan.

Soal intoleransi, kata Ricky, perlindungan terhadap minoritas menjadi hal yang tak boleh dilupakan. Eskalasi masalah intoleransi tersebut dinilainya menjadi ancaman demokrasi karena mengganggu keseimbangan antara majority rule dengan hak minoritas.

Di satu sisi, pemerintahan Jokowi terlihat gagap mengatasi maraknya aksi intoleran yang menyerang minoritas. Sementara itu di sisi lain, kubu Prabowo juga dekat dan didukung oleh sejumlah organisasi maupun individu yang kerap dituding menciderai keberagaman.

"Lantas bagaimana sikap dan posisi kedua pasangan capres dan cawapres terkait relasi mayoritas-minoritas dalam kehidupan berdemokrasi dan berbangsa," ujar dia.

Kemudian, soal prinsip negara hukum dinilai harus dibahas. Adanya judicial killing, maraknya korupsi peradilan, penggrebekan sewenang-wenang kelompok tertentu, pembubaran paksa diskusi, mandeknya penyelesaian kasus-kasus besar seperti pelanggaran HAM masa lalu dan kasus penyerangan Novel Baswedan mengindikasikan melemahnya rule of law di Indonesia.

Menurut Ricky, pemerintahan Jokowi tampak kewalahan menghadapi kuatnya cengkeraman oligarki politik dan mafia hukum dalam memastikan akuntabilitas penegakan hukum. Namun, Prabowo Subianto juga memiliki beban kepemimpinan dalam hal kewibawaan hukum karena pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.

"Di debat pertama nanti, kedua pasangan capres dan cawapres harus bisa menguraikan agenda mereka ketika terpilih dalam hal penguatan rule of law," kata Ricky menegaskan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA